Ramai soal Sertifikat Vaksinasi Disebut Jadi Pengganti Syarat Perjalanan, Benarkah?

KOMPAS.com - Sejumlah akun di media sosial Twitter ramai membahas soal sertifikat vaksinasi disebut akan menjadi pengganti syarat perjalanan sehingga tidak memerlukan tes PCR dan antigen.

Salah satu akun Twitter yang mengunggah hal tersebut adalah @boycandra7 pada Jumat (15/1/2021).

"Wah klo udah di vaksin bisa bebas PCR sih mikir lagi gw, apalagi dapet sertifikat digital yang bisa jadi tanda identitas baru, makin mirip film Scy Fi," tulisnya.

Baca juga: [HOAKS] Informasi yang Menyebut Presiden Joko Widodo Disuntik Vaksin Buatan Eropa

Wah klo udah di vaksin bisa bebas PCR sih mikir lagi gw, apalagi dapet sertifikat digital yang bisa jadi tanda identitas baru, makin mirip film Scy Fi

— Ade Iboy Candra (@boycandra7) January 15, 2021

Berikutnya, akun Twitter @wargahumanis memprediksi bahwa polemik ini akan mencuat di linimasa dalam beberapa hari ke depan.

"Prediksi saya polemik di linimasa beberapa hari kedepan soal: rencana sertifikat vaksin supaya bebas tes PCR saat bepergian," tulis @wargahumanis.

Baca juga: [HOAKS] Cairan yang Disuntikkan kepada Presiden Jokowi Bukan Vaksin, tetapi Vitamin atau Air Tajin

Prediksi saya polemik di linimasa beberapa hari kedepan soal: rencana sertifikat vaksin supaya bebas tes PCR saat bepergian.

— Humanisme Universal (@wargahumanis) January 14, 2021

Terdapat satu akun Twitter, yakni @samsulhadi, yang mengkritik jika hal tersebut benar-benar akan direalisasikan oleh pemerintah.

Dia menyebut, langkah pemerintah sembrono karena beberapa pertimbangan.

"@KawalCOVID19 Mas @ainunnajib Pemerintah mewacanakan sertifikat vaksinasi bg yg sdh divaksin, shg gk perlu lagi PCR/Swab.

Dengan efikasi vaksin Shinovac hanya 65,3% bukankah langkah Pemerintah itu sembrono, krn yg divaksin msh memiliki potensi besar terpapar dan menularkan?," tulisnya.

Baca juga: BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 Sinovac, Apa Maksudnya dan Berlaku sampai Kapan?

@KawalCOVID19 Mas @ainunnajib Pemerintah mewacanakan sertifikat vaksinasi bg yg sdh divaksin, shg gk perlu lagi PCR/Swab.

Dengan efikasi vaksin Shinovac hanya 65,3% bukankah langkah Pemerintah itu sembrono, krn yg divaksin msh memiliki potensi besar terpapar dan menularkan?

— Pakai Masker, Cok!! (@samsulhadi) January 14, 2021

Baca juga: Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Mengapa Diberikan Lewat Suntikan?

Lantas, benarkah sertifikat vaksinasi nantinya bisa digunakan sebagai syarat perjalanan sehingga menggantikan PCR dan rapid test antigen?

Penjelasan Kementerian Kesehatan

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan, pihaknya belum memutuskan secara pasti apakah sertifikat vaksinasi akan digunakan sebagai syarat perjalanan atau tidak.

"Tetapi apakah sertifikat tersebut akan dipakai syarat perjalanan, perlu dikaji lebih lanjut bersama berbagai pihak dan belum final," ujar Nadia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Namun demikian, Nadia membenarkan bahwa mereka yang telah disuntik vaksin Covid-19, diberikan sertifikat sebagai tanda sudah divaksin.

Baca juga: Vaksin Disebutkan Tak Langsung Hasilkan Respons Imunitas, Simak Penjelasannya...

Dilansir dari Kompas.com (12/1/2021), bagi penumpang dengan penerbangan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali maka wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam.

Atau bisa juga menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara untuk penerbangan ke daerah selain Bali, syaratnya berupa hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Baca juga: Simak, 4 Tahapan Vaksinasi dan Reaksi yang Mungkin Terjadi Setelah Divaksin, Apa Saja?

Bagaimana tanggapan epidemiolog?

KOMPAS.COM/DEWANTORO Sebanyak 34.840 vial vaksin Covid-19 kembali tiba di Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (15/1/2021). Pengiriman ini merupakan pengiriman vaksin tahap pertama untuk termin kedua. Mengenai pendistribusiannya, masih menunggu instruksi dari Kementrian Kesehatan RI.

Epidemiolog dari Univeristas Indonesia, Pandu Riono menyebut, apabila memang benar sertifikat vaksinasi digunakan sebagai syarat perjalanan, itu adalah kebijakan yang tidak tepat.

Menurut Pandu, banyak yang mengira bahwa vaksin dapat digunakan untuk mencegah penularan. Padahal tidak demikian.

"Disangkanya vaksin itu bisa mencegah penularan. vaksin yang ada ini fungsinya untuk mencegah penyakit agar tidak semakin parah, bukan mencegah penularan," kata Pandu kepada Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Simak 3 Gejala Baru Covid-19, dari Anosmia hingga Parosmia

Walaupun seseorang telah diberikan vaksin, Pandu menampik apabila orang tersebut tidak bisa terinfeksi.

Selain itu, juga tidak diketahui apakah seseorang tersebut sudah menularkan kepada orang lain atau tidak.

"Jadi kebijakan swab PCR dan antigen untuk syarat perjalanan ini tidak perlu dicabut dulu," tegas Pandu.

Lebih lanjut, Pandu juga meminta masyarakat untuk selalu mematuhi 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Dimulai, Ini 6 Hal yang Perlu Diketahui soal Vaksin Sinovac

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 5 Kriteria Vaksin Covid-19 Sinovac Bisa Mendapat Izin Darurat