Simak, Ini Aturan Perjalanan Dalam Negeri pada 9-25 Januari 2021

Kompas.com - 09/01/2021, 13:15 WIB
Sejumlah warga yang antre untuk berolahraga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Minggu (25/10/2020). Jakarta International Velodrome (JIV) kembali dibuka untuk publik selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di ibu kota, namun membatasi jumlah pengunjung sebanyak 1.500 orang atau 50 persen dari kapasitas normal yakni sebanyak 3.000 orang. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah warga yang antre untuk berolahraga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Minggu (25/10/2020). Jakarta International Velodrome (JIV) kembali dibuka untuk publik selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di ibu kota, namun membatasi jumlah pengunjung sebanyak 1.500 orang atau 50 persen dari kapasitas normal yakni sebanyak 3.000 orang.
Penulis Mela Arnani
|

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi, yang berlaku pada 9-25 Januari 2021.

Aturan tersebut termuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Melansir situs resmi Sekretariat Kabinet, keluarnya aturan ini dilatarbelakangi oleh tingkat penyebaran virus di Indonesia yang masih tinggi.

Baca juga: Simak 3 Gejala Baru Covid-19, dari Anosmia hingga Parosmia

Hal tersebut ditandai tingginya positive rate, kasus aktif, dan penambahan kasus positif di tingkat nasional.

Perjalanan orang yang dimaksud merupakan pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya, berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota.

Selain itu, kedatangan orang dari luar negeri memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan moda transportasi pribadi atau umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

Baca juga: Test Positivity Rate Indonesia Termasuk yang Tertinggi, Apa Artinya?

Sementara itu, wilayah aglomerasi adalah pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu.

Ketua Satgas Doni Monardo mengatakan, tujuan panduan ini untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman, serta mencegah peningkatan penularan Covid-19.

"Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi untuk seluruh wilayah Indonesia," kata Doni seperti dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/1/2021).

Dasar hukum pembuatan SE antara lain Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020, Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Baca juga: Menilik Sulitnya Mencari Kamar Kosong di RS untuk Pasien Covid-19...

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X