BKN Minta PPK Segera Terbitkan SK CPNS Formasi 2019

Kompas.com - 31/12/2020, 07:57 WIB
Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. AFP/JUNI KRISWANTOPeserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera menerbitkan surat keputusan (SK) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019.

Hal ini merupakan tindak lanjut persetujuan teknis dan penetapan NIP yang telah dikeluarkan BKN.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono, mengatakan, SK CPNS menjadi dasar bekerjanya para CPNS yang dinyatakan lolos dan diterima di instansi yang membuka lowongan.

"BKN meminta PPK segera menerbitkan dan menyerahkan SK CPNS agar para CPNS dapat segera mulai bekerja," kata Paryono kepada Kompas.com, Kamis (30/12/2020) malam.

Baca juga: Kapan SK CPNS Terbit? Ini Jawaban BKN

Hingga saat ini, BKN fokus dalam memproses penerbitan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk (NI) calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah berhasil tersaring pada 2019.

Jumlah PPPK yang tengah diproses persetujuan teknis dan penetapan NIP calon PPPK sebanyak 51.293 orang.

Akan tetapi, sejauh ini baru sedikit calon PPPK tahun 2019 yang telah ditetapkan persetujuan teknis dan penetapan NI-nya.

"Usul masuk untuk penetapan NI calon PPPK baru berjumlah 27.411 orang, kemudian untuk usulan yang masuk dari data entry itu baru sejumlah 2.664 orang," ujar Paryono.

Baca juga: Link Memantau Update Penetapan NIP CPNS, Apa Proses Setelahnya?

Menurut dia, hal tersebut karena Badan Kepegawaian di daerah melakukan data entry sendiri.

ini berbeda dengan penerimaan CPNS yang data entry-nya dilakukan oleh CPNS yang bersangkutan.

BKN berharap para pengelola kepegawaian di daerah sesegera mungkin melakukan data entry dan mengusulkan penetapan NI PPPK agar NI mereka dapat segera ditetapkan sehingga dapat segera mulai bekerja.

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, telah menerbitkan setidaknya 95 persen persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai (NIP).

Baca juga: Kemenpan RB: Formasi CPNS 2021 Kemungkinan Lebih Banyak daripada 2019

Seleksi CPNS tahun anggaran 2019 telah berhasil merekrut 138.782 orang, dari 4,19 juta pendaftar.

Bima memastikan seleksi CPNS dilakukan dengan proses yang transparan dan bebas KKN, yang didukung oleh Computer Assisted Test (CAT) BKN.

"Hingga saat ini BKN telah menerbitkan 126.351 persetujuan teknis dan penetapan NIP atau 95% dari total 132.169 usulan masuk untuk penetapan NIP yang disampaikan instansi ke BKN," kata Bima.

Baca juga: Bagaimana Perkembangan Penetapan NIP CPNS 2019?


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X