Epidemiolog: Tiket Promo Bukti Tak Terintegrasinya Penanganan Pandemi

Kompas.com - 26/12/2020, 07:36 WIB
Calon penumpang pesawat mengantre untuk mengikuti tes cepat antigen di area Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (22/12/2020). PT Angkasa Pura II mulai memberlakukan tes cepat antigen bagi para penumpang pesawat berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan sebagai syarat penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai Selasa ini. ANTARA FOTO/FAUZANCalon penumpang pesawat mengantre untuk mengikuti tes cepat antigen di area Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (22/12/2020). PT Angkasa Pura II mulai memberlakukan tes cepat antigen bagi para penumpang pesawat berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan sebagai syarat penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai Selasa ini.

KOMPAS.com - Cuti bersama pada akhir tahun ini telah dimulai sejak Kamis (24/12/2020).

Untuk mencegah penularan virus corona, pemerintah pusat berusaha membatasi pergerakan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Yaitu dengan mengeluarkan sederet kebijakan, seperti kewajiban melakukan rapid test antigen sebagai syarat perjalanan.

Baca juga: KAI Beri Promo Tiket Kereta Akhir Tahun, Cek Daftarnya...

Namun di sisi lain dinilai terjadi kontradiksi saat beberapa moda transportasi justru membagikan diskon atau promo tiket. Salah satunya tiket kereta.

Promo KAI Big Sale terdapat pada tanggal 20 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021.

Tidak terintegrasi

Menanggapi kondisi tersebut, epidemiolog Indonesia di Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, hal ini menunjukkan tidak adanya integrasi penanganan pandemi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu menjadi bukti untuk kesekian kalinya bahwa regulasi pemerintah tidak mendukung pengendalian pandemi terutama dalam membatasi mobillisasi dan interaksi penduduk

"Adanya diskon ini kontradiktif dengan kebijakan atau imbauan. Menurut saya ini adalah bukti nyata dari temuan intra-action review dari WHO yang menyatakan bahwa salah satunya tidak adanya integrasi yang efektif dalam pengelolaan pandemi di Indonesia," katanya pada Kompas.com, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Jelang Libur Nataru 2021, Ini Tanggal dan Tujuan Terbanyak Pemesanan Tiket Kereta Api

Temuan ini menurut Dicky sangat memprihatinkan. Sebab saat kasus positif virus corona telah menembus angka 700.000 kasus, pemerintah tetap mendorong orang untuk akhirnya bepergian.

Perbandingan

Dicky memberikan perbandingan kondisi di Indonesia dengan negara lain. Di China, saat Imlek dan kasus Covid-19 belum setinggi Indonesia, pemerintah setempat melakukan pembatasan hingga lockdown.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X