10 Peristiwa Nasional yang Trending di Pencarian Google Indonesia pada 2020, Apa Saja?

Hal itu dilaporkan oleh KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau yang dikutip oleh Twitter BNPB, @BNPB_Indonesia.

Baca juga: Sejarah Gunung Anak Krakatau dan Letusan Terdahsyat 1833 yang Menewaskan 36.417 Orang...

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo membenarkan mengenai adanya erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut.

"Iya benar. Semalam Gunung Anak Krakatau meletus dekat-dekat jam 12 tadi malam hingga jam 5 tadi pagi masih meletus," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/4/2020) pagi.

Anehnya, pada Sabtu (11/4/2020) dini hari sekitar pukul 01.40-03.00 WIB, terdengar dentuman aneh yang melanda warga Jakarta dan sekitarnya.

Sejumlah warganet di akun Twitter BNPB melaporkan mendengar dentuman aneh tersebut, yang diduga berkaitan dengan meletusnya Gunung Anak Krakatau.

Baca juga: Gunung Anak Krakatau Meletus Jumat Malam, Warganet Kisahkan Suara Dentuman Aneh

8. Penerbitan uang khusus HUT ke-75 RI

Bank Indonesia menerbitkan uang rupiah khusus menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia.

Uang rupiah khusus yang diterbitkan Bank Indonesia adalah uang lembaran Rp 75.000.

Ini menjadi momen langka mengingat Bank Indonesia biasanya mengeluarkan rupiah edisi khusus berbentuk koin.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, uang peringatan kemerdekaan RI ini merupakan persembahan kebahagiaan kepada masyarakat Indonesia.

Baca juga: Saat Negara Kaya Minyak Kehabisan Uang...

Untuk itu, masyarakat Indonesia bisa memperoleh dan menukarkan uang rupiah edisi khusus yang dicetak terbatas ini.

Adapun uang kertas Rp 75.000 itu didominasi oleh warna merah, putih, dan hijau.

Tema dan makna filosofisnya adalah mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang.

Tema ini digambarkan melalui desain mata uang yang meliputi halaman muka, dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh proklamator Soekarno dan Mohammad Hatta.

Baca juga: Selain Uang Rp 75.000, Ini Uang Perayaan Khusus yang Pernah Dibuat BI

9. PSBB Jakarta

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Warga yang sebagian tidak menggunakan masker berkumpul di gang di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Senin (5/10/2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta untuk mengendalikan penularan Covid-19 telah memasuki pekan ketiga.

Topik mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga menjadi bahasan paling banyak dicari pada 2020.

Salah satu provinsi yang pertama kali menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta.

Pemberlakuan PSBB di Jakarta sempat mengalami pasang surut sejalan dengan penurunan angka kasus sebelum dilaporkan kembali melonjak.

Perjalanan PSBB di Jakarta dimulai pada 4 April 2020.

Baca juga: Covid-19, Anies Baswedan, dan Polemik PSBB Jakarta...

Saat itu, Anies mengirimkan usulan kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, agar wilayah Jakarta dan sekitarnya diberlakukan PSBB.

Ketika itu, surat usulan tidak langsung mendapat respons, hingga Anies kembali mengirimkan surat kepada Menkes karena merasa perlu memberlakukan pembatasan tersebut.

Pada 7 April 2020, izin dari Menkes itu pun keluar.

Pemprov DKI Jakarta selanjutnya mempersiapkan segala aturan terkait PSBB.

Setelah DKI Jakarta, beberapa wilayah lain juga menerapkan PSBB. Sebut saja Surabaya, Jawa Barat, Malang Raya, Makassar, Gorontalo, dan daerah-daerah lainnya.

Baca juga: Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

10. Banjir Jakarta

Banjir merupakan salah satu dampak dari cuaca ekstrem

Peristiwa terakhir yang banyak dicari oleh masyarakat adalah mengenai tentang Banjir Jakarta.

Banjir yang melanda ibu kota ini memang ramai dibicarakan lantaran terjadi pada awal tahun 2020, tepatnya 1 Januari 2020.

Dilansir dari Kompas.com, 1 Januari 2020, selain menimbulkan kerugian harta benda, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat adanya 43 korban meninggal dunia akibat banjir Jabodetabek.

Selain itu, ribuan orang lainnya harus mengungsi.

Baca juga: Banjir Jakarta, Sistem Drainase dan Pembagian Kewenangan...

Merespons banjir besar ini, publik menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI dinilai lamban mengantisipasi ancaman banjir ini.

Sejumlah pernyataan Anies juga menarik perhatian.

Seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (2/1/2020), Anies berpendapat bahwa banjir kali ini terjadi bukan perkara sudah dilakukan normalisasi atau belum.

Normalisasi yang dimaksud adalah normalisasi sungai, yang pelaksanaannya merujuk pada Perda tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang.

Baca juga: Mengatasi Banjir Jakarta, dari Raja Purnawarman, Jokowi-Ahok, hingga Anies Baswedan

Saat Jakarta dipimpin Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, program normalisasi sungai dipercepat.

Anies mengatakan, banjir Jakarta dapat diselesaikan dengan cara pengendalian air di daerah hulu.

Pengendalian air tersebut dengan membangun kolam retensi seperti dam, waduk, dan embung Hal itu bertujuan untuk pengontrolan, pengendalian volume air yang bergerak ke arah hilir.

Baca juga: Pernyataan Anies soal Banjir Jakarta, Kerja Nonstop hingga Anak-anak Senang Main