Menimbang Risiko Petugas KPPS Jemput Suara Pasien Covid-19 pada Pilkada 2020

Kompas.com - 05/12/2020, 13:03 WIB
Warga memasukan kertas suara ke kotak suara saat mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak di Jawilan, Serang, Banten, Sabtu (21/11/2020). Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti keharusan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan serta mengecek suhu tubuh untuk mencegah penyebaran COVID-19.ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANWarga memasukan kertas suara ke kotak suara saat mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak di Jawilan, Serang, Banten, Sabtu (21/11/2020). Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti keharusan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan serta mengecek suhu tubuh untuk mencegah penyebaran COVID-19.ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengirimkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beserta saksi ke ruang perawatan atau isolasi pasien Covid-19.

Langkah ini dilakukan demi memenuhi hak setiap warga negara agar bisa menyampaikan suaranya dalam Pilkada serentak 2020.

Informasi ini diunggah dalam berbagai akun media sosial KPU, salah satunya di Twitter @KPU_ID, pada Rabu (2/12/2020).

Informasi itu mendapat lebih dari 2.100 komentar yang sebagian besar menyatakan ketidaksetujuannya. Misalnya, salah satu komentar yang dituliskan akun @Shandya.

"Di sini kami paham bahwa pemerintah tidak memedulikan hak masyarakat untuk hidup karena mereka hanya menilai kami sebagai komoditas berembel2 hak suara," tulis dia.

Baca juga: Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Sebenarnya, seberapa tinggi urgensi hak menyampaikan suara yang dimiliki seorang warga negara? Adakah toleransi ketika kondisi pandemi?

Sisi politik

Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyebut hak menyampaikan suara tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun.

"Setiap warga negara tidak boleh kehilangan hak pilihnya atas dasar apa pun yang tidak dibenarkan oleh UU. Dengan begitu, siapa pun dan dalam kondisi apa pun, negara wajib memfasilitasi hak itu," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Kali ini, dalam kasus Covid-19, cara yang akan ditempuh KPU yakni mengirimkan sejumlah petugas untuk mendatangi pasien. Para pasien akan diberi kesempatan memungut suara secara langsung di ruang perawatan maupun isolasi.

Namun, cara itu dinilai banyak pihak terlalu berisiko, termasuk Ray.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X