Kompas.com - 20/11/2020, 20:46 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya akan membuat peraturan berupa instruksi penegakan protokol kesehatan.

Menurut Tito, dalam instruksi itu, nantinya akan memuat aturan yang memungkinkan kepala daerah mulai dari tingkatan gubernur, bupati, dan wali kota bisa diberhentikan dari jabatannya.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut Undang-Undang. Kalau Undang-Undang dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," kata Tito sebagaimana dikutip KompasTV, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Sederet Kepala Daerah di Indonesia yang Positif Covid-19

Sanksi ini mengacu pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Menurut Pasal 78, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Pasal 78 Ayat 1 Huruf C Pemda menyatakan, kepala daerah berhenti, di antaranya karena tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b UU Pemda.

Dalam Pasal 67 tersebut, dikatakan bahwa kepala daerah wajib menaati seluruh keteentuan perundang-undangan.

Baca juga: Selain Bupati Indramayu, Ini Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK di Proyek Infrastruktur

Lantas, bagaimana aturan pemberhentian seorang kepala daerah?

Ketentuan pemberhentian kepala daerah

Berdasarkan pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan ketentuan pemberhentian kepala daerah adalah sebagai berikut:

  • Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
  • Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  • Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Baca juga: Aturan Baru PNS, Mulai dari soal Cuti hingga Pemberhentian

Mekanisme pemberhentian kepala daerah

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

  • Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela
  • Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir
  • Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final
  • Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota
  • Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD
  • Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

Baca juga: 25 Daerah di Indonesia yang Masih Nol Kasus Corona, Mana Saja?

Tanggapan pakar hukum

Diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2018) bertema Politik Dinasti, Korupsi, dan Pilkada Serentak menyorot praktik politik dinasti dan skandal korupsi yang terkait dengannya di beberapa daerah. Fakta politik dinasti disebut akan menjadi tantangan berat dalam pilkada serentak. KOMPAS/LASTI KURNIA Diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2018) bertema Politik Dinasti, Korupsi, dan Pilkada Serentak menyorot praktik politik dinasti dan skandal korupsi yang terkait dengannya di beberapa daerah. Fakta politik dinasti disebut akan menjadi tantangan berat dalam pilkada serentak.

Instruksi Tito ini pun telah memperoleh tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari para kepala daerah hingga pakar hukum.

Melansir Kompas.com, Rabu (18/11/2020), pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pemberhentian seorang kepala daerah tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat.

Ada sejumlah proses yang harus dilewati.

Baca juga: Mengintip Koleksi Mobil Ari Askhara, Dirut Garuda yang Dicopot karena Diduga Selundupkan Harley

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mengajukan hak interpelasi, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat untuk menyatakan seorang kepala daerah melanggar Undang-Undang.

Namun, keputusan DPRD itu tidak menjamin seorang kepala daerah langsung diberhentikan karena keputusan itu akan dibawa ke Mahkamah Agung terlebih dahulu.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri juga dapat mengajukan usul pemberhentian kepala daerah namun tetap harus melalui sidang Mahkamah Agung.

"Menteri Dalam Negeri dalam titik tertentu bisa saja kemudian melaporkan karena pelanggaran undang-undang tertentu untuk impeach tetapi dia tidak bisa juga langsung mengatakan berhenti," ujar Feri. 

Baca juga: Berkaca dari Kasus Djoko Tjandra, Mengapa Penegak Hukum Justru Melanggar Hukum?

Pendapat yang sama pun disampaikan oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah harus tetap berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Yang jelas bagi kita adalah Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau 'mencopot' kepada daerah karena kepada daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh rakyat melalui DPRD,” jelas Yusril seperti dikutip KompasTV, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Deretan Pernyataan Mahfud MD, dari Hak Veto hingga Hukum Arab

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbandingan Spesifikasi Jet Tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30

Perbandingan Spesifikasi Jet Tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30

Tren
7.411 Peserta Lulus Seleksi PPPK Kemenag, Bagaimana Cara Mengeceknya?

7.411 Peserta Lulus Seleksi PPPK Kemenag, Bagaimana Cara Mengeceknya?

Tren
Panduan Mengisi Daftar Riwayat Hidup Peserta Lolos PPPK Guru Tahap II

Panduan Mengisi Daftar Riwayat Hidup Peserta Lolos PPPK Guru Tahap II

Tren
Heboh Video di Tiktok - Tiket Bioskop Cuma Rp 5.000, Berikut Cara Mendapatkanya

Heboh Video di Tiktok - Tiket Bioskop Cuma Rp 5.000, Berikut Cara Mendapatkanya

BrandzView
Secangkir Kopi Disebut Pula dengan Istilah a Cup of Joe, Bagaimana Awal Mulanya?

Secangkir Kopi Disebut Pula dengan Istilah a Cup of Joe, Bagaimana Awal Mulanya?

Tren
Apa Perbedaan Hama dan Penyakit pada Tanaman?

Apa Perbedaan Hama dan Penyakit pada Tanaman?

Tren
Mengenal Apa Itu Nebula, Tempat Lahirnya Bintang di Luar Angkasa

Mengenal Apa Itu Nebula, Tempat Lahirnya Bintang di Luar Angkasa

Tren
Sederet Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK pada Awal 2022, Terbaru Bupati Langkat

Sederet Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK pada Awal 2022, Terbaru Bupati Langkat

Tren
Penjelasan Polres Bone soal Pengendara Motor yang Berpura-pura Garap Sawah Saat Bertemu Polantas

Penjelasan Polres Bone soal Pengendara Motor yang Berpura-pura Garap Sawah Saat Bertemu Polantas

Tren
Tenaga Honorer Dihapus di 2023, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Tenaga Honorer Dihapus di 2023, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Tren
Viral, Video Pemain Keyboard Orkes Dangdut Tertimpa Sound System di Kepalanya, Ini Kejadiannya

Viral, Video Pemain Keyboard Orkes Dangdut Tertimpa Sound System di Kepalanya, Ini Kejadiannya

Tren
Tak Cuma Indomaret, Berikut Tempat Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Tak Cuma Indomaret, Berikut Tempat Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Tren
Bisa Berbahasa Sunda 'Is My Dream, Not Her, My Dream', Mas Arteria Dahlan

Bisa Berbahasa Sunda "Is My Dream, Not Her, My Dream", Mas Arteria Dahlan

Tren
Beredar SMS Hadiah Dana Bantuan Vaksinasi Rp 30 Juta, Kemenkes: Tidak Benar!

Beredar SMS Hadiah Dana Bantuan Vaksinasi Rp 30 Juta, Kemenkes: Tidak Benar!

Tren
Sering Berbohong untuk Alasan Tak Penting? Begini Penjelasan Psikolog

Sering Berbohong untuk Alasan Tak Penting? Begini Penjelasan Psikolog

Tren
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.