Kompas.com - 30/10/2020, 13:28 WIB
Tangkapan layar pengumuman kelulusan hasil akhir seleksi CPNS Ombudsman formasi tahun 2019. Ombudsman.go.idTangkapan layar pengumuman kelulusan hasil akhir seleksi CPNS Ombudsman formasi tahun 2019.

KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia telah mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 pada Jumat (30/10/2020).

Berdasarkan keterangan di situs resmi Ombudsman, ombudsman.go.id, peserta yang lolos seleksi CPNS merupakan mereka yang memenuhi nilai hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Peserta dapat melakukan sanggahan terhadap hasil integrasi SKD dan SKB melalui akun masing-masing peserta di portal SSCN sscn.bkn.go.id.

Masa sanggah ini berlangsung pada 1-3 November 2020.

Selanjutnya, Tim Seleksi Penerimaan CPNS Ombudsman akan memberikan jawaban atas sanggaran pada 1-4 November 2020.

Peserta yang lolos seleksi CPNS Ombudsman wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui portal SSCN, dicetak, ditandatangani dan bermeterai serta di-scan.

Setelah itu, daftar riwayat hidup ini akan menjadi bahan untuk unggah dokumen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk tata cara pengisian DRH, peserta dapat melihat di Buku Petunjuk Pengisian DRH atau video tutorial pada tautan berikut https://youtu.be/joGWM84A7xo.

Baca juga: Panduan Pemberkasan CPNS 2019 Secara Online

Dokumen yang dipersiapkan

Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan untuk diunggah adalah:

1. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah
2. Ijazah asli
3. Transkrip nilai asli
4. Hasil cetak DRH dari SSCN yang datanya telah dilengkapi serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai
5. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersagkutan dan bermeterai 6000.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan
8. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, osikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan
9. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X