Dianggap Menghasut Kerusuhan saat Demo Thailand, Media Ini Ditutup

Kompas.com - 21/10/2020, 15:17 WIB
Tangkapan layar web VoiceTV Thailand yang dibredel pemerintah screenshootTangkapan layar web VoiceTV Thailand yang dibredel pemerintah

KOMPAS.com - Di tengah aksi unjuk rasa yang masih terus berlangsung, pemerintah Thailand memutuskan untuk menutup salah satu media massa di negara itu, Voice TV.

Disebutkan The Guardian (21/10/2020), Voice TV yang memiliki hubungan dengan mantan PM Thaksin Shinawatra, akan ditutup karena liputan protes yang dipimpin pemuda terhadap pemerintah dan monarki.

Putusan pengadilan itu dikeluarkan sehari setelah kementerian ekonomi digital dan masyarakat mengatakan telah menandai lebih dari 325.000 pesan di platform media sosial yang melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer.

Aturan tersebut menurut para kritikus digunakan untuk memberangus perbedaan pendapat.

Tagar #SaveFreePress menjadi trending di Thailand pada hari Senin.

Pengadilan belum mengumumkan keputusan apakah akan menutup tiga media lainnya yang juga sedang diperiksa yaitu The Reporters, Prachatai, dan The Standard.

Baca juga: Unggah Foto Selfie saat Demo di Thailand Bisa Diancam Penjara 2 Tahun

Dianggap ganggu stabilitas nasional

Massa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media.AFP/JACK TAYLOR Massa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media.

Dilansir dari Al Jazeera, Rabu (21/10/2020) juru bicara Kementerian Digital Thailand Putchapong Nodthaisong mengatakan, Voice TV dianggap telah menyebarkan informasi palsu yang mengganggu stabilitas nasional.

Sebelumnya, pada Selasa (20/10/2020) Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menuduh media massa telah menyebarkan informasi palsu.

"Kebebasan media adalah hal yang penting, tetapi dalam beberapa kasus ada media yang memelintir informasi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Prayut.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X