Disahkan, Tapi Naskah Final UU Cipta Kerja Belum Ada, Kok Bisa?

Kompas.com - 12/10/2020, 19:20 WIB
Spanduk penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dibentang pada dua tenda berkemah di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONSpanduk penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dibentang pada dua tenda berkemah di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2020).

KOMPAS.com - Satu minggu sejak disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020), belum ada naskah final Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada Kamis (8/10/2020), anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan pada RUU Cipta Kerja.

"Artinya, bahwa memang draf ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan," kata dia.

Dikutip dari Kompas.com Senin (12/10/2020), beredar juga draf Undang-Undang Cipta Kerja dengan versi terbaru. Kali ini, terdapat draf berjumlah 1035 halaman.

Di halaman terakhir, terdapat kolom untuk tanda tangan pimpinan DPR Aziz Syamsuddin.

Sebelumnya pada 5 Oktober, beredar dokumen yang berjudul "5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja-Paripurna". Dokumen tersebut berjumlah 905 halaman.

Sementara itu, di situs DPR (dpr.go.id), draf RUU Cipta Kerja yang diunggah berjumlah 1.028 halaman, tetapi tidak memiliki tanggal yang jelas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misteri naskah final ini menambah daftar kritikan publik terhadap UU Cipta Kerja yang sejak awal menuai kontroversi.

Lantas, bagaimana sebenarnya aturannya?

Baca juga: Beredar Lagi Versi Baru RUU Cipta Kerja, yang Mana Draf Finalnya?

Disebut pelanggaran konstitusi

Menanggapi kondisi tersebut, Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) sekaligus Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Beni Kurnia Illahi mengatakan, pengubahan naskah undang-undang setelah disahkan merupakan pelanggaran konstitusi dan asas dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Halaman:

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.