Kasus Kekerasan pada Jurnalis saat Liputan, Ini Pasal dan Sanksinya

Kompas.com - 10/10/2020, 15:20 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada empat jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, (9/10/2020), Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyampaikan, kekerasan yang dialami empat jurnalis itu berupa penganiayaan hingga perampasan alat kerja.

Selain kasus kekerasan di Jakarta, dilaporkan pula kekerasan yang menimpa jurnalis saat melakukan peliputan di sejumlah daerah. 

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya menyayangkan adanya kejadian tersebut. Sebab kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Baca juga: Kapolri Diminta Usut Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Peliput Demo Tolak UU Cipta Kerja

Sanksi 

Agung menjelaskan, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Jadi, poinnya kepada siapa saja yang sengaja melawan hukum, menghambat, atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat (3), maka dapat dipenjara maksimal 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta," ujar Agung saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Adapun ketentuan sanksi terlampir pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, BAB VII Ketentuan Pidana.

Pasal 18 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

"Hal ini juga dalam bukti dalam Pasal 18 ayat (1), jadi kalau kita merefernya dengan UU terkait dengan pekerjaan yang sedang melakukan kegiatan liputan, maka itu dasar hukumnya," ujar Agung.

Baca juga: Ada 280 Aduan Orang Hilang dan Ditangkap Selama Demo Omnibus Law

Melapor apabila mendapat kekerasan

Sementara itu, Agung menyampaikan Dewan Pers dan LBH Pers juga terus melihat perkembangan kejadian ini.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X