[HOAKS] Kemkominfo Akan Blokir Media Sosial terkait Protes Pengesahan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/10/2020, 17:31 WIB
Ilustrasi hoaks ThinkstockIlustrasi hoaks
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Tersiar informasi di media sosial bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memblokir media sosial terkait gejolak politik akibat protes Undang-undang Cipta Kerja.

Menurut informasi itu, media sosial yang menjadi target pemblokiran yakni WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menegaskan informasi itu tidak benar alias hoaks.

Narasi yang Beredar

Sejumlah akun di Facebook menyebarkan informasi mengenai rencana pemblokiran media sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Dua di antaranya yakni akun Facebook CHe Arnest dan Imam Suliswanto Archive.

Status yang diedarkan CHe Arnest pada Jumat (9/10/2020) itu sudah mendapat 13 komentar dan 62 kali dibagikan hingga artikel ini dipublikasikan.  

Menurut status itu, rencana pemblokiran media sosial oleh Kemkominfo terkait dengan gejolak politik akibat protes terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR.

Instruksi pemblokiran sudah disampaikan kepada para pegawai Security Operation Center (SOC-AIS) Kemkominfo.

Sejumlah media sosial disebut akan menjadi target pemblokiran. Mereka adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Status Facebook soal rencana pemblokiran media sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait gejolak politik atas pengesahan RUU Cipta Kerja. Facebook Status Facebook soal rencana pemblokiran media sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait gejolak politik atas pengesahan RUU Cipta Kerja.

Status tersebut mencantumkan nama @PartaiSocmed. Ketika ditelusuri, nama itu merupakan nama akun Twitter @PartaiSocmed.

Akun tersebut mengedarkan tweet berisi rencana pemblokiran media sosial oleh Kemkominfo pada Kamis (8/10/2020) malam. Hingga artikel ini dipublikasikan, sudah 32.500 kali informasi tersebut dibagikan (retweet) dan 60.900 kali disukai.

Tidak berapa lama setelah melayangkan tweet itu, akun @PartaiSocmed mempublikasikan pengumuman lanjutan. Isinya, telah terjadi keramaian di Kemkominfo karena rencana pemblokiran bocor. Akibatnya, rencana itu dibatalkan.

"Tapi rencana pemblokiran sosmed malam ini memang ada dan bukan hoax! Kami punya segala bukti bahwa rencana pemblokiran tersebut nyata adanya," tulis akun tersebut.

Bantahan Menkominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membantah akan memblokir media sosial di tengah meningkatnya eskalasi penolakan UU Cipta Kerja.

"Hoaks. Tugas AIS Kominfo (Patroli Siber Kominfo) adalah menjaga ruang digital agar tetap bersih dan sehat. Demikian amanat UU ITE kepada Kominfo," ujar Plate berdasarkan artikel yang ditulis Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Meski demikian, menurut Johnny, patroli Kominfo tetap mencari konten-konten hoaks untuk segera ditindaklanjuti. Salah satunya, hoaks mengenai Covid-19, termasuk UU Cipta Kerja.

"Namun, jika ada hoaks, maka tidak boleh dibiarkan. Karena itu pasti melanggar hukum. Tentu harus dibersihkan dan itu dilakukan melalui platform digital," katanya.

Menurutnya, bila ditemukan ada tindak pidana, maka penegakkan hukum perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Polri.

Johnny mengatakan bahwa Kominfo terus berkomunikasi secara rutin dengan Baresktim Polri, BNPT dan kementerian/lembaga terkait untuk meminimalisasi peredaran konten hoaks.

Membersihkan platform media sosial dari konten hoaks merupakan tugas kementerian yang dipimpinnya.

"Ini adalah tugas rutin dan harus dilaksanakan, termasuk terkait hoaks Covid 19 dan hoaks UU Omnibus Cipta Kerja," kata Johnny.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi di media sosial tentang rencana Kemkominfo memblokir media sosial terkait protes atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak benar.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Berikut 46 Stasiun dan 13 Bandara Penyedia Rapid Test Antigen Beserta Harganya...

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Berikut 46 Stasiun dan 13 Bandara Penyedia Rapid Test Antigen Beserta Harganya...

Tren
Listyo Sigit Prabowo dan Sederet Kapolri Pendahulunya...

Listyo Sigit Prabowo dan Sederet Kapolri Pendahulunya...

Tren
10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Bagaimana dengan Indonesia?

10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Bagaimana dengan Indonesia?

Tren
Kenali, Berikut Tanda-tanda Suatu Gunung Api Mulai Aktif

Kenali, Berikut Tanda-tanda Suatu Gunung Api Mulai Aktif

Tren
Mendominasi Penduduk Indonesia, Mari Mengenal Generasi Z dan Milenial

Mendominasi Penduduk Indonesia, Mari Mengenal Generasi Z dan Milenial

Tren
[KLARIFIKASI] Daftar Hotel di Jakarta untuk Isolasi Mandiri yang Biayanya Ditanggung Pemerintah

[KLARIFIKASI] Daftar Hotel di Jakarta untuk Isolasi Mandiri yang Biayanya Ditanggung Pemerintah

Tren
Selain Raung, Berikut 5 Gunung yang Dinilai Mulai Aktif di Indonesia, Mana Saja?

Selain Raung, Berikut 5 Gunung yang Dinilai Mulai Aktif di Indonesia, Mana Saja?

Tren
Mengintip Spesifikasi Maung Pindad Versi Sipil yang Akan Dijual Mulai Rp 600 Jutaan

Mengintip Spesifikasi Maung Pindad Versi Sipil yang Akan Dijual Mulai Rp 600 Jutaan

Tren
Jam Buka dan Daftar 46 Stasiun di Jawa-Sumatera yang Layani Rapid Test Antigen

Jam Buka dan Daftar 46 Stasiun di Jawa-Sumatera yang Layani Rapid Test Antigen

Tren
PPKM Diperpanjang, Ini 52 Zona Merah di Jawa-Bali

PPKM Diperpanjang, Ini 52 Zona Merah di Jawa-Bali

Tren
Kemenkes: Vaksin Sinovac Berisi Virus Mati, Hampir Tak Mungkin Sebabkan Orang Terinfeksi

Kemenkes: Vaksin Sinovac Berisi Virus Mati, Hampir Tak Mungkin Sebabkan Orang Terinfeksi

Tren
Daftar Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Indonesia Juara 1 di ASEAN, 20 Besar di Dunia

Daftar Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Indonesia Juara 1 di ASEAN, 20 Besar di Dunia

Tren
Mengenal Lempeng Filipina Pemicu Gempa di Talaud, hingga Sejarah Gempanya

Mengenal Lempeng Filipina Pemicu Gempa di Talaud, hingga Sejarah Gempanya

Tren
Studi Temukan Vaksin Pfizer Kemungkinan Besar Efektif Lawan Varian Baru Virus Corona

Studi Temukan Vaksin Pfizer Kemungkinan Besar Efektif Lawan Varian Baru Virus Corona

Tren
Bupati Sleman Positif Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Kata Kemenkes

Bupati Sleman Positif Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Kata Kemenkes

Tren
komentar
Close Ads X