Kompas.com - 09/10/2020, 13:35 WIB
Ratusan massa yang terdiri dari organisasi masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (8/10/2020). Aksi tersebut berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTARatusan massa yang terdiri dari organisasi masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (8/10/2020). Aksi tersebut berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian.

KOMPAS.com - Aksi demonstrasi terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja sejak Senin (5/10/2020) melibatkan ribuan orang yang turun ke jalan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Peserta aksi yang jumlahnya ribuan itu banyak berkerumun, meneriakkan sejumlah tuntutan, dan menyanyikan yel. 

Dalam kondisi tersebut, sulit untuk melaksanakan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak aman satu sama lain minimal 2 meter. 

Baca juga: Epidemiolog Prediksi Kasus Covid-19 Melonjak dalam 2 Minggu ke Depan, Bisa Capai 10.000 Per Hari

Potensi lonjakan kasus

Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan, kondisi tersebut besar kemungkinannya memicu potensi lonjakan kasus infeksi virus corona di Indonesia dalam beberapa pekan ke depan.

Meskipun hal itu bukanlah satu-satunya pemicu potensi peningkatan kasus infeksi di masyarakat. 

"Dalam situasi demo seperti itu, dengan kerumunan massa yang banyak, mengabaikan jaga jarak, bernyanyi, berteriak, semua mekanisme penularan terjadi. Baik droplets, aerosol, fomite, orang berdekatan, berteriak, saling menyentuh," kata Dicky, Jumat (9/10/2020).

Selain itu, menurut Dicky, adanya gas air mata dari aparat kepolisian untuk membubarkan aksi bisa menyebabkan orang menangis dan mengeluarkan lendir dari hidung dan mulutnya.

"Gas air mata dan semprotan merica aparat akan membuat pedemo menangis, menyebabkan hidung dan mulut mengeluarkan lendir. Semuanya memperburuk (potensi) penyebaran virus. Gas air mata dapat terkumpul pada masker sehingga (masker membuat seseorang) tidak tahan untuk memakai," jelas Dicky.

Belum lagi massa yang berangkat dan pulang ke lokasi aksi menggunakan transportasi umum, ini tentu akan membuat potensi penyebaran virus lebih luas lagi.

"Pedemo lain menggunakan bus dan KRL yang padat untuk pulang, di mana virus menyebar ke teman, tetangga, dan anggota keluarga," ucap Dicky.

Baca juga: Epidemiolog: Jika Kasus Suspek Covid-19 Tinggi, Harus Dicermati Penyebabnya

Bukan alasan utama

Meskipun pihaknya tidak bisa memprediksi secara pasti, Dicky mengatakan, potensi lonjakan kasus pada 2-3 minggu ke depan bisa mencapai 3 kali lipat jumlahnya.

Namun, dia menggarisbawahi, aksi demonstrasi ini tidak bisa dijadikan alasan terbesar atau utama atas lonjakan yang nanti terjadi.

Menurut dia, ada banyak faktor yang satu sama lain saling berkaitan memperlebar potensi infeksi. Aksi massa ini hanya salah satu di antaranya.

"Ini akan berinteraksi dengan kontributor lainnya, seperti rangkaian pilkada, pelonggaran-pelonggaran (aturan), ketidakpatuhan (masyarakat), kelemahan testing-tracing. Jadi enggak cuma satu, enggak bisa menyalahkan aksi demo," sebutnya.

Satu-satunya cara yang bisa diupayakan untuk mencegah potensi ini adalah dilakukan upaya karantina dan isolasi yang ketat dan menyeluruh pada pihak-pihak yang terlibat aksi.

Akan tetapi, ini akan sangat sulit mengingat jumlah yang begitu besar dan peserta yang tidak terdata.

Terlebih lagi, jumlah pengujian dan pelacakan di Indonesia yang masih minim, ini yang menurut Dicky akan semakin mempersulit penanganan.

Dalam sebuah aksi juga bukan hanya terdapat massa demo, melainkan juga aparat kepolisian atau TNI yang berjaga.

Semua terlibat kontak dan berpotensi terlibat dalam proses penyebaran virus ke kalangan yang lebih luas.

"Untuk pencegahannya saat ini, saya kira sangat sulit sekali, kecuali semua dikarantina, isolasi, tapi saya kira akan sangat sulit sekali, karena ada banyak yang tidak terdeteksi, tidak terungkap," ujar Dicky.

Baca juga: Mengapa Ada Negara yang Gagal dan Berhasil Menangani Pandemi? Ini Kata Epidemiolog

Kritik manajemen risiko

Dicky menyebutkan, aksi yang merebak di Tanah Air saat ini merupakan buah dari keteledoran pihak pengambil kebijakan yang tidak memperhatikan aspek manajemen risiko saat memproses suatu produk kebijakan.

"Ini sudah bukan kecolongan lagi, tapi keteledoran dalam manajemen risiko saat memproses produk regulasi di saat pandemi. Tidak boleh ada keputusan atau kebijakan tanpa adanya risk assesment. Itu berbahaya sekali, apalagi untuk level negara, kemudian tidak ada manajemen risiko yang tepat," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.