[KLARIFIKASI] Benarkah Ketentuan UMK Dihapus?

Kompas.com - 08/10/2020, 11:31 WIB
Ilustrasi Klarifikasi KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoIlustrasi Klarifikasi
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Beredar informasi di media sosial bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihapus dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Tidak hanya penghapusan UMK, ada pula akun di media sosial yang menyebut UU Cipta Kerja menghapus ketentuan upah minimum provinsi (UMP).

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan, ketentuan UMK ada di UU Cipta Kerja.  

Narasi yang Beredar

Akun Facebook Elis Hermayanti pada Selasa (6/10/2020) menulis soal penghapusan UMK dan pemberlakuan UMP. Berikut isi lengkap statusnya:

"UMK akan di hapus,dan di berlakukan UMP..
UMP jabar cuma 1,8????????
Jika pendapatan menurun,otomatis daya beli juga akan menurun,dan pedagang pun akan kena dampak nya..SEMOGA PERJUANGAN KAWAN² BURUH TIDAK SIA²"

Sementara, akun Facebook Dharman Mehra pada Selasa (6/10/2020) melayangkan status mengenai penghapusan UMP dan UMK.

Berikut narasinya:

"Poin ke 2
Ump,Umk di hapus jadi
Gaji sekarang yg tadinya UmR akan kembali seperti semula menjadi 1.800.000/ bulan ????????????
Pekerjaan tidak sesuai di + gaji tidak sesuai
Mendingan mebalu balu eso beli 2 gratis 1 batu khas wawolemo yg momokahi punya"

Status Facebook soal penghapusan UMP dan UMK.Facebook Status Facebook soal penghapusan UMP dan UMK.

Penjelasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menepis anggapan bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Dia meluruskan bahwa memang ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di omnibus law UU Cipta Kerja.

Namun, ketentuan UMK tetap masih berlaku.

"Ada penegasan dalam variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selain itu juga ketentuan upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan," kata Ida dikutip Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

Ida mengklaim, UU Cipta Kerja justru memberikan kepastian dalam skema pengupahan, salah satunya terkait penangguhan upah oleh perusahaan lalu pengupahan di sektor UMKM.

Berdasarkan draf final UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020), termuat ketentuan mengenai UMP dan UMK.

Pasal 88C menyebutkan, UMP wajib ditetapkan gubernur. Gubernur juga dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu, yakni pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi di kabupaten/kota tersebut.

"Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi," demikian bunyi ayat 5 Pasal 88C UU Cipta Kerja.

UMP dan UMK dihitung menggunakan formula perhitungan yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Formula perhitungan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90B menyebutkan, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar apengusaha dengan pekerja di perusahaan.

Sementara, UU Ketenagakerjaan Pasal 89 menyatakan, upah minimum terdiri atas dua hal. Pertama, UMP atau UMK. Kedua, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) atau upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi di media sosial bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihapus dalam UU Cipta Kerja tidak benar. UMK diatur dalam UU Cipta Kerja.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X