Omnibus Law UU Cipta Kerja Jadi Sorotan Media Asing, Bagaimana Pemberitaannya?

Kompas.com - 07/10/2020, 12:27 WIB
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah Kabupaten Bogor Raya mengambil bagian aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker di depan PT Simba Indo Snack Makmur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah Kabupaten Bogor Raya mengambil bagian aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker di depan PT Simba Indo Snack Makmur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020).

KOMPAS.com - Omnibus law UU Cipta Kerja telah disahkan. Muncul pro dan kontra di tengah masyarakat terkait UU Cipta Kerja tersebut.

Kaum buruh pun turun ke jalan untuk memprotes pengesahan UU tersebut.

Selain dalam negeri, media luar negeri turut menyoroti persoalan omnibus law UU Cipta Kerja tersebut.

Baca juga: Secepat Kilat, Berikut Fakta soal Omnibus Law UU Cipta Kerja

Berikut ini beberapa pemberitaan media asing dan sorotannya:

1. New York Times

New York Times menurunkan setidaknya 2 berita mengenai omnibus law UU Cipta Kerja, yaitu pada 2 Oktober dan 5 Oktober.

Adapun judulnya adalah Indonesia’s Stimulus Plan Draws Fire From Environmentalists and Unions dan Indonesia’s Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears.

Keduanya menggambarkan adanya pertentangan pada UU setebal 905 halaman itu.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Omnibus Law dan Seluk Beluknya...

 

Pada berita yang diturunkan pada 2 Oktober, omnibus law juga disebut sebagai ominbus bill.

"Pendukung omnibus bill mengatakan akan menarik investor dengan memangkas regulasi bisnis, mempercepat persetujuan proyek, dan menghilangkan banyak persyaratan perizinan," tulis New York Times, 2 Oktober.

Selain itu juga menuliskan hanya dua parpol yang tidak setuju dengan disahkannya UU itu.

"Dengan dukungan tujuh dari sembilan parpol Parlemen, anggota parlemen dengan mudah mengesahkan ukuran stimulus 905 halaman yang bertujuan untuk menarik investasi dengan memangkas peraturan yang terdapat di hampir 80 undang-undang terpisah," tulis New York Times (5/10/2020).

Baca juga: Prediksi Puncak Pandemi dan Waspada Gelombang Kedua Virus Corona di Indonesia

Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja juga dikaitkan dengan keadaan Indonesia yang terpukul karena pandemi.

Selama lebih dari 2 minggu, rata-rata Indonesia memiliki 4.000 kasus baru setiap harinya.

Perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi tahun ini untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Resesi Ekonomi, Dampak, dan Penyebabnya...

Meski begitu pemerintah tetap mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja. Bahkan mempercepat pengesahannya pada Senin (5/10/2020) lalu.

New York Times menggambarkan adanya pertentangan dengan UU tersebut, seperti dikemukakan oleh Marwan Cik Asan, politisi partai Demokrat dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty untuk Indonesia.

Ada juga yang pro dengan UU tersebut seperti Heri Gunawan, anggota DPR.

Baca juga: [POPULER TREN] Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja | Daftar UU Kontroversial yang Disahkan Saat Pemerintahan Jokowi

Menurut Marwan, omnibus law UU Cipta Kerja disebut dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, namun UU tersebut sarat dengan berbagai agenda yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat Indonesia

New York Times juga menyoroti kerusakan lingkungan yang bisa ditimbulkan dengan disahkannya UU itu.

Meski UU itu akan membuat investor tertarik, tapi para investor justru khawatir itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan seperti pembakaran hutan.

Baca juga: Pemanasan Global Disebut sebagai Pemicu Kebakaran Besar di California

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X