UU Cipta Kerja dan Potensi Pekerja Kontrak Abadi

Kompas.com - 07/10/2020, 08:02 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung salam Aliansi Sulut Bergerak berunjuk rasa di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (6/10/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pencabutan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI dan pemerintah Indonesia, karena dianggap sangat merugikan hak-hak pekerja, merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan masalah kesenjangan sosial. ANTARA FOTO/ADWIT B PRAMONOSejumlah mahasiswa yang tergabung salam Aliansi Sulut Bergerak berunjuk rasa di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (6/10/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pencabutan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI dan pemerintah Indonesia, karena dianggap sangat merugikan hak-hak pekerja, merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan masalah kesenjangan sosial.

KOMPAS.com - Satu dari sekian poin kontroversial dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah soal Ketenagakerjaan.

Salah satu yang menjadi sorotan soal ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, penghapusan beberapa poin dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memungkinkan potensi seseorang menjadi pekerja kontrak abadi.

Padahal, Pasal 59 UU Ketenagakerjaan merupakan pagar untuk melakukan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

"Jadi yang membuat ada kemungkinan kontrak karena UU Cipta Kerja ini menghapus Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang sebenarnya menjadi pagar untuk dibuat PKWT, di situ ada 8 ayat dan lengkap sekali," kata Bivitri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Menurut dia, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan secara rinci mengenai batas maksimal status pekerja kontrak bisa diperpanjang.

Ia mengatakan, adanya ketentuan itu memberikan kepastian bagi pekerja atas ketenagakerjaannya yang kemudian akan berpengaruh pada pesangon dan hak-hak buruh lainnya.

Baca juga: Kenapa Pemerintah dan DPR Ngotot Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja?

Akan tetapi, pengusaha akan terbebas dari kewajiban memberikan pesangon dan hak-hak lainnya ketika pekerja berstatus kontrak.

Dengan hilangnya poin tersebut, menurut Bivitri, potensi seseorang menjadi pekerja kontrak abadi sangat besar.

"Potensi ini besar sekali karena dihilangkan. Kemudian masalah PKWT ini akan diatur dalam PP. Jadi kita betul-betul seperti menginginkan adanya iktikad baik dari pengusaha," jelas dia.

Halaman:
Baca tentang

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X