Penunjukkan Eks Tim Mawar di Kemenhan Dinilai Tak Menghormati Korban HAM

Kompas.com - 27/09/2020, 19:27 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO/KEMENLUPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menunjuk dua mantan anggota Tim Mawar sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan ( Kemenhan).

Dua nama yang dimaksudkan adalah Dadang H RIendrayudha dan Yulius Selvanus.

Penunjukan itu merupakan permintaan langsung dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Bahwa usulan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan mendapat persetujuan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya dalam sidang tanggal 18 September 2020," bunyi salah satu poin dalam surat Keputusan Presiden Nomor: 166/TPA Tahun 2020.

Penunjukkan dua mantan anggota Tim Mawar tersebut memicu sejumlah reaksi dan kritikan dari sejumlah pihak. 

Baca juga: Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Tak menghormati korban

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan, penunjukan ini merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) di masa lalu.

"Saya kira ini menyedihkan dan tidak berpihak pada korban, seperti orang hilang, orang diculik dan sebagainya, yang sampai sekarang belum selesai persoalannya," kata Hendardi kepada Kompas.com, Minggu (27/9/2020).

Hal ini juga mengindikasikan bahwa kepemimpinan presiden tak mampu memutus jerat rantai masa lampau.

Menurut Hendardi, sikap pemerintah tersebut sudah terlihat sejak Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi.

"Masuknya Prabowo itu kemudian diikuti tindakan permisif lainnya. Politik itu kan ada norma dan etika, jadi saya kira kalau membenarkan atau melakukan hal-hal permisif seperti itu, kita sebetulnya tidak menciptakan etika politik di masa depan," jelas dia.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X