Saat Pandemi Covid-19 Berdampak pada Bisnis Perhotelan Saat Ini

Kompas.com - 26/09/2020, 10:29 WIB
Ilustrasi hotel - Kamar tipe Executive Garden View di The Arnawa Hotel, Pangandaran. dok. TravelokaIlustrasi hotel - Kamar tipe Executive Garden View di The Arnawa Hotel, Pangandaran.

KOMPAS.com - Salah satu sektor usaha yang terdampak cukup berat dengan adanya pandemi Covid-19 adalah bisnis perhotelan.

Sebab selama wabah virus corona, orang-orang diimbau untuk tetap tinggal di rumah dan menghindari bepergian atau keluar rumah untuk sesuatu yang tidak mendesak.

Selain itu adanya pembatasan perjalanan, persyaratan ketat untuk menggunakan transportasi umum, hingga terus meningkatnya kasus infeksi membuat banyak orang juga berpikir dua kali untuk bepergian jauh.

Mau tidak mau, para pelaku usaha perhotelan harus memutar otak bagaimana caranya agar bisnisnya bisa terus bernapas di tengah pandemi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono. 

Kepada Kompas.com, Jumat (25/9/2020) malam, Deddy menceritakan bagaimana kesulitan para pelaku usaha hotel di wilayahnya selama masa pagebluk ini.

"Saat ini kita dalam keadaan tersengal-sengal, jadi kita butuh oksigen (intevensi pemerintah) agar kita bisa bertahan," kata Deddy.

Baca juga: Grup Hotel BUMN Buka Lowongan di Sejumlah Kota, Simak Info Berikut!

Intervensi itu misalnya keringanan dalam sejumlah biaya-biaya yang menjadi beban operasional hotel selama ini, di mana pemerintah bisa turut andil di sana.

Misalnya pajak, listrik, dan sebagainya.

"Seperti beban operasional kita yaitu pajak-pajak (PBB, hotel, resto) yang diringankan atau dihapuskan, serta iuran BPJS Ketenagakerjaan, listrik, gas," papar Deddy.

Bergantung penanganan pandemi

Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani berharap Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan cara mengurangi beban para pengusaha hotel di masa yang sulit ini.

Misalnya dengan memberi keringanan pembayaran pajak, dan sebagainya.

"Ini kan ada beban yang besar yang tidak mungkin bisa ditanggung dalam kondisi tidak normal, beban ini yang harusnya bisa dikurangi. Mulai dari biaya infrastruktur, pajak daerah, itu harusnya pada situasi seperti ini harus dilonggarkan, kalau enggak akan susah," sebut dia.

Ia menyinggung adanya diskon yang diberikan pemerintah untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun itu masih tetap memberatkan.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X