Epidemiolog: Pilkada Serentak Potensial Lahirkan Banyak Klaster Baru

Kompas.com - 24/09/2020, 06:00 WIB
Petugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj. ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYAPetugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj.


KOMPAS.com
- Pemerintah tetap melanjutkan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak yang rencananya akan dilangsungkan Desember mendatang. 

Pilkada ini akan diselenggarakan di 270 daerah pemilihan, meskipun pandemi Covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan penurunan.

Melihat rencana ini, epidemiolog menyebut terdapat potensi besar munculnya klaster-klaster baru di saat klaster yang sebelumnya belum berhasil tertangani dengan optimal.

Hal itu disampaikan pakar epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Sulit dikendalikan

Dicky menyebut, Pilkada berpotensi membuat situasi pengendalian pandemi di Indonesia semakin buruk dan semakin tidak terkendali. 

"Karena kita tahu saat ini saja klaster perkantoran, klaster rumah tangga, klaster pasar, ini sulit dikendalikan, ada lagi dan ada lagi walaupun diterapkan protokol (kesehatan)," kata Dicky.

Pihaknya tidak dapat memperkirakan seberapa besar kasus baru yang akan ditimbulkan jika pilkada serentak ini benar dilaksanakan. Namun ia memastikan jumlahnya akan meningkat dengan signifikan.

"Kalau jumlahnya, saya melihat ini akan bervariasi tiap daerah. Tapi yang jelas ini akan membuat kurva pandemi baik di provinsi tersebut maupun di Indonesia akan semakin tinggi, jauh semakin tinggi, jumlahnya kita engak tahu," ucap Dicky.

Sementara itu dikutip dari Kontan (21/9/2020), epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Ariawan menyebut, kampanye langsung saat pilkada berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus.

Melihat dari aturan bahwa kampanye langsung diperbolehkan dengan jumlah 100 orang berkumpul, kemungkinan adanya paling tidak satu orang yang sudah terinfeksi Covid-19 adalah 99 persen (prevalensi Covid-19 di populasi 5 persen), dan jika diperhatikan dari kecepatan penularan Covid-19 (beta) sebesar 0,2 kasus terinfeksi per hari.

Baca juga: Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X