Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB Pakai Bahasa Indonesia, Mengapa?

KOMPAS.com - Untuk pertama kalinya sejak masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tahun ini merupakan tahun pertama Jokowi berpidato di Sidang Umum PBB, sejak ia menjabat sebagai presiden pada 2014.

Sejak lima tahun terakhir, Jokowi selalu mendelegasikan tugas itu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kali ini Jokowi tidak mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dikutip Kompas.com, Selasa (22/9/2020), Sidang Umum PBB dilaksanakan secara virtual. Pidato Jokowi pun diputar dari hasil rekaman yang sudah dibuat terlebih dahulu.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi di Sidang Majelis Umum ke-75 PBB

Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, pidato akan diputar pada pukul 20.30 waktu New York atau sekitar pukul 07.30 WIB pada Rabu, 23 September 2020.

Pidato Jokowi pada Sidang Umum PBB berisi tentang perlunya kerja sama antarnegara dalam penanganan Covid-19.

"Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi Covid-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu bekerja sama melawan pandemi yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menanjak," kata Jokowi dikutip Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Pidato tersebut disampaikan dalam bahasa Indonesia.

Baca juga: Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Minta Rivalitas dalam Penanganan Covid-19 Dihilangkan

Mengapa Jokowi tidak menggunakan bahasa Inggris?

Hal tersebut karena Jokowi telah meneken Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019.

Perpres itu menghapus Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Lainnya.

Dengan adanya Perpres No 63/2019, maka bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Hal itu dipertegas dengan Pasal 16 Perpres No 63/2019 tentang Pidato Resmi di Luar Negeri.

Disebutkan, penyampaian pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden dalam forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pidato resmi yang dimaksud itu adalah forum resmi yang diselenggarakan oleh:

1. PBB
2. Organisasi internasional
3. Negara penerima

Selain itu, penyampaian pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden disampaikan pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan sesuai dengan tata cara protokol PBB, organisasi, internasional, atau negara penerima.

Namun, saat menyampaikan pidato, presiden bisa didampingi oleh penerjemah. Hal itu sesuai Pasal 18.

Lalu, dalam Pasal 19 disebutkan, presiden juga boleh menyampaikan isi pidato secara lisan dengan bahasa asing untuk memperjelas dan mempertegas hal yang ingin disampaikan.

"Dalam hal diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara lisan dalam Bahasa Asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam Bahasa Indonesia," tulis Pasal 19.

Baca juga: Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Dikutip Kompas.com, Jumat (11/10/2019), menurut pegiat bahasa di media sosial Ivan Lanin, penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional merupakan hal yang lumrah.

"Bukan hal yang aneh (menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional). Ketika ada dalam suatu konferensi internasional, dan itu adalah suatu pidato atau ceramah yang sifatnya satu arah, wajar sekali orang dari semua negara itu bicara dengan bahasanya masing-masing. Tidak harus dia bisa bahasa Inggris," kata Ivan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/10/2019).

Meski bahasa internasional yang disepakati adalah bahasa Inggris, lanjut Ivan, penggunaannya terjadi saat komunikasi verbal secara langsung dan ada juru bahasa yang mendampingi.

Selain itu, tak hanya Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Inggris saat pidato di sidang PBB.

Dia mencontohkan negara seperti Jepang dan Perancis juga menggunakan bahasa negara masing-masing.

"Ketika dia (pemimpin) tidak bisa bahasa internasional, ya tidak apa-apa. Banyak sekali pemimpin luar negeri yang enggak bisa bahasa Inggris, kok. Mereka tetap bisa memimpin dengan bagus," ucapnya.

(Sumber: Kompas.com/Mela Arnani, Rakhmat Nur Hakim, Ihsanuddin | Editor: Inggried Dwi Wedhaswary, Diamanty Meiliana, Krisiandi)