Banyak Pihak Minta Pilkada 2020 Ditunda, Bagaimana Saran Epidemiolog?

Kompas.com - 21/09/2020, 13:45 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

KOMPAS.com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi virus corona Covid-19 kembali menuai sorotan.

Selain ratusan pelanggaran protokol kesehatan selama pendaftaran pasangan calon, sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat maupun daerah juga dilaporkan terinfeksi Covid-19.

Terbaru, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif virus corona beberapa waktu lalu.

Selain itu, laporan angka kasus infeksi harian di Indonesia juga melebih 3.500 dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Banyak pihak satu persatu mulai mendesak pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkada 2020 demi menghindari bencana lebih besar.

Dua ormas Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah menjadi pihak terbaru yang meminta penundaan Pilkada.

Lantas bagaimana pandangan sejumlah epidemiolog terkait Pilkada di tengah pandemi virus corona ini?

Bom waktu

Awal bulan ini, epidemiolog Griffith University Dicky Budiman telah memperingatkan bahwa Pilkada 2020 berpotensi menjadi bom waktu.

Hal itu disebabkan oleh banyaknya pelanggaran protokol kesehatan selama pendaftaran Pilkada serta aturan yang masih memiliki celah adanya kegiatan kerumunan massa.

"Hanya masalah waktu saja, apalagi di daerah yang intervensi testingnya rendah. Artinya tinggal menunggu lonjakan kasus. Ini yang harus diantisipasi," kata Dicky kepada Kompas.com, 7 September 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X