Ramai soal Kasus Jaksa Pinangki, Siapa yang Lebih Berhak Menanganinya?

Kompas.com - 29/08/2020, 20:04 WIB
Jaksa Pinangki dikabarkan melakukanan operasi plastik di Amerika Serikat. Tangkap layar AIMAN Kompas TVJaksa Pinangki dikabarkan melakukanan operasi plastik di Amerika Serikat.

KOMPAS.com - Jalan panjang kasus Djoko Tjandra masih terus berlanjut. Penangkapan terpidana kasus Bank Bali itu menjadi titik awal terbongkarnya kasus suap yang melibatkan sejumlah nama.

Satu di antaranya adalah Jaksa Sirna Malasari yang diduga menerima suap sebesar 500.000 dollar AS atau setara dengan Rp 7,4 miliar dan berperan dalam memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko.

Meski Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nawawi Pomolango meminta agar kasus itu ditangani KPK, tetapi pihak Kejaksaan Agung ( Kejagung) menolaknya.

Baca juga: Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Berapa Kekayaan Jaksa Pinangki?

Nawawi menyebut, penyerahan kasus itu kepada KPK akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap obyektivitas penanganan perkara.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menegaskan bahwa setiap institusi penegak hukum memiliki wewenang dalam menangani kasus dan seharusnya saling mendukung.

Lantas, siapa yang lebih berhak menangani kasus jaksa Pinangki?

Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Beni Kurnia Ilahi menegaskan, KPK lebih berwenang dalam penanganan kasus Jaksa Pinangki.

Pasalnya, hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Secara kewenangan KPK dalam UU jelas mengatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, khususnya aparat penergak hukum," kata Beni kepada Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

"Dari frasa itu saya melihat bahwa untuk penanganan kasus Jaksa Pinangki ini memang ranahnya KPK yang harus kemudian melakukan penyidikan atau penuntutan hingga persidangan," sambung dia.

Baca juga: Saat KPK dan Kejagung Berebut Menangani Kasus Jaksa Pinangki...

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X