Plus Minus Wacana Program Bela Negara...

KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menjajaki kerja sama dalam program bela negara.

Kerja sama tersebut guna merekrut mahasiswa untuk terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara.

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasa cinta bangsa dan negara kepada generasi milenial.

Baca juga: Saat Militer Disebut Dibutuhkan untuk Menegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19...

Hal tersebut sesuai amanat dari UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Namun sebagaiama dalam keterangan tertulisnya, program bela negara tersebut bukanlah program wajib militer (wamil).

Mahasiswa nantinya bebas memilih, bisa mengambil program tersebut atau tidak.

Baca juga: TNI AU Buka Rekrutmen Pramugari Pesawat Kepresidenan, Berikut Syarat dan Lokasi Pendaftarannya

Lantas, apa saja plus-minus program bela negara yang direncanakan pemerintah ini?

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mangungkapkan, program bela negara memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Kalau dilakukan secara proper, plusnya (kelebihannya) ya makin kuatnya jiwa kepeloporan, semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa," ujar Khairul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/8/2020).

Baca juga: Viral Prajurit TNI Rebut Pistol Milik Polisi, Ini Penjelasannya...

Menurutnya, hal ini yang dibutuhkan negara untuk menghadapi ancaman dan tantangan di masa depan yang cendrung bersifat non-militer dan hibrida.

Sementara itu, Khairul menyampaikan, untuk kekurangan dari program ini adalah jika tidak dilakukan secara proper dan justru sarat militerisme.

"Nah jika tidak dilakukan secara proper dan justru sarat militerisme, maka minusnya juga banyak," kata dia.

"Alih-alih mencapai peningkatan daya saing dan kepeloporan, justru waham, premanisme, intoleransi pada perbedaan pandangan, akan sangat mengancam demokrasi dan hak-hak sipil," lanjut dia.

Baca juga: Alasan Gus Dur Menghapus Jabatan Wakil Panglima TNI

Membangun kedisiplinan

Sementara itu, Khairul mengatakan bahwa program bela negara ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasuinal untuk Pertahanan Negara (PSDN).

Menurutnya, UU tersebut merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban rakyat untuk berperan serta dalam usaha pembelaan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.