Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning Diperbolehkan, Ini Tanggapan KPAI

Evaluasi SKB 4 Menteri

Selain itu, Retno menjelaskan, SKB 4 menteri seharusnya dievaluasi dulu, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang membuka sekolah di zona hijau.

Menurutnya, proses ini setidaknya tidak pernah disampaikan kepada publik.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pengawasan KPAI d 15 sekolah pada wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, menunjukkan hasil hanya 1 sekolah saja yang siap dan memenuhi daftar periksa, yakni SMKN 11 Kota Bandung.

“Dalam bulan Agustus 2020 ini, KPAI akan terus melanjutkan pengawasan langsung ke berbagai sekolah di Serang, Subang, kota Bekasi, kota Bogor, Brebes, Bengkulu, Lombok, dan lainnya,” ujar Retno.

Baca juga: IDAI Anjurkan Sekolah Tidak Dibuka hingga Desember 2020, Apa Alasannya?

Belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, seperti di Pariaman (Sumatera Barat) dilaporkan ada seorang guru dan seorang operator sekolah yang terinfeksi Covid--19, padahal proses pembelajaran tatap muka sudah berlangsung selama satu minggu.

Kasus lain juga terjadi di Tegal di mana wilayah ini termasuk zona hijau, ketika membuka sekolah ternyata ada seorang siswa terinfeksi Covid-19, padahal para siswa sudah masuk sekolah selama dua minggu.

“Artinya, kalau ada satu siswa terinfeksi maka 30 siswa lain harus dites. Kalau belum terbukti terinfeksi Covid-19, maka biaya tes tidak ditanggung pemerintah pusat," ujar Retno.

"Jadi, kalau pas buka sekolah dan ternyata ada kasus Covid-19, siapakah yang akan menanggung biaya tes untuk 30 anak/guru di kluster tersebut,” lanjut dia.

Baca juga: Menilik Potensi Resesi Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19...