Jokowi Ingatkan Waspada Gelombang Kedua, Epidemiolog: Gelombang Pertama Saja Belum Selesai...

Kompas.com - 29/07/2020, 06:30 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan, Indonesia harus mewaspadai datangnya gelombang kedua virus corona jenis baru penyebab Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, di Istana Bogor, Selasa (28/7/2020).

"Kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021," kata Jokowi.

Menanggapi pernyataan Jokowi, pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, belum saatnya mengingatkan gelombang kedua.

Alasannya, saat ini Indonesia masih belum berhasil mengatasi gelombang pertama virus corona.

"Tidak tepat. Puncak gelombang pertama saja belum terlihat," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Waspada Gelombang Kedua Covid-19

Menurut Pandu, pernyataan Jokowi mengesankan seolah Indonesia sudah berhasil mengatasi gelombang pertama. Kenyataannya, ia menilai, gelombang pertama belum terlewati.

Implikasi dari pernyataan tersebut, kata dia, bisa menjadi kontraproduktif dalam penanganan pandemi Covid-19 karena masyarakat terlena dan mengendorkan kewaspadaannya.

"Jadi masyarakat kan menerima informasi yang tidak jelas. Seharusnya mengajak masyarakat untuk terus waspada, 'Kita harus waspada, jumlah kasus sekian, waspada, boleh keluar tapi pakai masker, waspada!' Begitu kan seharusnya," kata Pandu.

Ia memberikan masukan bahwa Presiden seharusnya memimpin langsung penanganan pandemi virus corona, dan tak membentuk komite atau gugus tugas baru.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X