Komunikasi soal Covid-19 Dinilai Bermasalah, Masyarakat Gagal Paham

Kompas.com - 26/06/2020, 19:27 WIB
Penumpang menggunakan masker yang dibagikan petugas kesehatan dalam sosialisasi COVID-19 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (9/3/2020). PT KAI juga menyediakan layanan klinik kesehatan di masing-masing stasiun serta melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer kepada penumpang yang membutuhkan layanan kesehatan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPenumpang menggunakan masker yang dibagikan petugas kesehatan dalam sosialisasi COVID-19 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (9/3/2020). PT KAI juga menyediakan layanan klinik kesehatan di masing-masing stasiun serta melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer kepada penumpang yang membutuhkan layanan kesehatan.

KOMPAS.com - Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk mengatasi wabah virus corona. Namun sejak pertama kali melaporkan kasus pertama pada awal Maret, kasus virus corona di Indonesia masih belum juga terkendali.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi guna mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19.

Sejumlah kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti perkantoran atau instansi diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum.

Kini, saat Indonesia tengah bersiap memasuki fase kenormalan baru, kasus virus corona justru semakin meningkat dan Indonesia justru berpotensi menjadi episentrum baru virus corona di dunia.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah masyarakat masih kurang memahami bahaya Covid-19? Sudahkah masyarakat memahami pentingnya protokol kesehatan?

Baca juga: Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Masalah komunikasi publik

Menurut Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ada persoalan mendasar dalam komunikasi publik yang dilakukan para pejabat pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Pertama, sejak awal pejabat pemerintah salah langkah dengan sikap “denial” terhadap kajian akademik. Ini misalnya terjadi pada menteri kesehatan yang menolak permodelan penyebaran virus corona yang diperingatkan oleh Universitas Harvard. Ada sikap penolakan kepakaran," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com (26/6/2020).

Fajar juga menyebut bahwa kesalahan ini tidak diperbaiki oleh pemerintah, tetapi justru diperparah dengan pemanfaatan buzzer untuk menggerakkan opini di media sosial.

"Seharusnya, pejabat pemerintah menggunakan pakar epidemiologi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, alih-alih buzzer," kata Fajar

Permasalahan lain menurut Fajar, adanya kebijakan yang tidak sejalan antar level pemerintah yang menimbulkan kegaduhan. Dia mencontohkan perselisihan walikota Surabaya dengan gubernur Jawa Timur (Jatim).

Halaman:

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Kamala Harris, Cawapres yang Akan Dampingi Joe Biden Lawan Donald Trump

Mengenal Kamala Harris, Cawapres yang Akan Dampingi Joe Biden Lawan Donald Trump

Tren
Fakta tentang Kasus Baru Covid-19 di Selandia Baru Setelah 102 Hari

Fakta tentang Kasus Baru Covid-19 di Selandia Baru Setelah 102 Hari

Tren
Perjalanan Kasus Jaksa Pinangki, dari Foto Bersama Djoko Tjandra hingga Menjadi Tersangka

Perjalanan Kasus Jaksa Pinangki, dari Foto Bersama Djoko Tjandra hingga Menjadi Tersangka

Tren
Patut untuk Dipahami, Berikut Beda Psikotropika dan Narkotika

Patut untuk Dipahami, Berikut Beda Psikotropika dan Narkotika

Tren
Mengenal Apa Itu Microneedling yang Tengah Viral di Media Sosial...

Mengenal Apa Itu Microneedling yang Tengah Viral di Media Sosial...

Tren
Viral, Video Pemotor Berkaus Polisi Lakukan Atraksi Lepas Setang dan Tak Gunakan Helm

Viral, Video Pemotor Berkaus Polisi Lakukan Atraksi Lepas Setang dan Tak Gunakan Helm

Tren
Hari Ini dalam Sejarah: Kerangka T-Rex Ditemukan di South Dakota

Hari Ini dalam Sejarah: Kerangka T-Rex Ditemukan di South Dakota

Tren
Update Virus Corona di Dunia 12 Agustus: 20,4 Juta Orang Terinfeksi | Peringatan WHO soal Perawatan Gigi

Update Virus Corona di Dunia 12 Agustus: 20,4 Juta Orang Terinfeksi | Peringatan WHO soal Perawatan Gigi

Tren
Cara Cek Saldo JHT dan Status Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan via Situs Web

Cara Cek Saldo JHT dan Status Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan via Situs Web

Tren
Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak

Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak

Tren
[POPULER TREN] Mengenal Apa Itu Bintang Mahaputera Nararya | Rincian Pokok Materi Tes SKB CPNS 2019

[POPULER TREN] Mengenal Apa Itu Bintang Mahaputera Nararya | Rincian Pokok Materi Tes SKB CPNS 2019

Tren
Amonium Nitrat Sebabkan Ledakan Lebanon, Negara Mana yang Masih Menyimpan?

Amonium Nitrat Sebabkan Ledakan Lebanon, Negara Mana yang Masih Menyimpan?

Tren
20 Juta Orang Terinfeksi, Ini Update 6 Kandidat Vaksin Corona di Dunia

20 Juta Orang Terinfeksi, Ini Update 6 Kandidat Vaksin Corona di Dunia

Tren
Belajar dari Kasus Nenek di Indramayu, Bagaimana Pertolongan Pertama Saat Disembur Ular?

Belajar dari Kasus Nenek di Indramayu, Bagaimana Pertolongan Pertama Saat Disembur Ular?

Tren
Apakah Karyawan Kontrak Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan? Ini Jawaban BPJS Ketenagakerjaan

Apakah Karyawan Kontrak Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan? Ini Jawaban BPJS Ketenagakerjaan

Tren
komentar
Close Ads X