IPDN Diusulkan Jadi Kampus Swasta, Kemendagri: Tak Paham Sejarah

Kompas.com - 26/06/2020, 16:35 WIB
Presiden Joko Widodo mengukuhkan 1.921 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri di kampus IPDN Jatinangor, Senin (9/8/2016). Ambaranie Nadia K.MPresiden Joko Widodo mengukuhkan 1.921 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri di kampus IPDN Jatinangor, Senin (9/8/2016).

KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mengusulkan agar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menjadi perguruan tinggi swasta.

Mengutip Antara, Kamis (25/6/2020), usulan tersebut datang karena IPDN menghabiskan anggaran yang cukup besar dan boros, yakni mencapai Rp 539 miliar.

Menurut Wahyu, hal itu tentu saja tidak efektif.

Baca juga: Seleksi Praja IPDN 2020, Ini Alur Pendaftaran, Jadwal Seleksi hingga Kuota per Provinsi

Lantas bagaimana tanggapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)?

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya usulan tersebut.

Menurutnya, anggota DPR yang mengusulkan hal tersebut tak memahami sejarah pendirian IPDN.

Baca juga: Trending di Twitter #UnpadKokGitu, Ada Apa Sebenarnya?

Lembaga kedinasan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Dok. IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Selain itu, lanjut dia, IPDN juga merupakan lembaga kedinasan.

"Saya pikir itu yang tak paham filosofi dan sejarah lembaga pamong praja dalam sejarah kebangsaan Indonesia," kata Bahtiar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Adanya pernyataan mengenai IPDN yang diusulkan menjadi perguruan tinggi swasta, menurutnya juga dapat menyinggung kehormatan para pamong praja dan purna bakti pamong praja di seluruh Indonesia.

Menurut Bahtiar, IPDN telah berdiri sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia dari hasil jerih payah Presiden RI pertama Soekarno.

"Pada 17 Maret 1956, IPDN diresmikan oleh Bung Karno di Malang, Jawa Timur. Sejak saat itu, IPDN berkiprah, menghasilkan para pamong pelayan rakyat," kata dia.

Baca juga: Saat Masa Studi SMK Setara dengan Diploma Satu...

Perekat publik

Muda praja IPDN yang dilantik Mendagri Tito Karnavian melakukan defile di lapang IPDN kampus Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (30/10/2019). AAM AMINULLAH/KOMPAS.comKOMPAS.COM/AAM AMINULLAH Muda praja IPDN yang dilantik Mendagri Tito Karnavian melakukan defile di lapang IPDN kampus Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (30/10/2019). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com

Sejak awal berdiri, Bahtiar menjelaskan, IPDN telah menyumbangkan banyak kontribusi bagi bangsa, negara dan menjadi perekat publik.

Bahtiar mengungkapkan, lulusan IPDN banyak yang ditempatkan di pelosok-pelosok Indonesia yang sulit diakses.

"Di perbatasan. Di pulau-pulau terluar. Mereka, siap di tempatkan di mana saja. Di daerah terpencil sekali pun. Alumni Pamong Praja ini adalah perekat NKRI," tegas Bahtiar.

Baca juga: Ospek Kampus Dilakukan secara Online? Simak Materi dan Sistem Pelaksanaannya...

Menjadi pamong praja pada awal kemerdekaan, lanjut dia, bahkan tak diberikan gaji seperti saat ini.

Oleh karena itu, pihaknya sangat menyayangkan akan adanya usulan bahwa IPDN akan dijadikan perguruan tinggi swasta.

"Makanya saya menyayangkan usulan itu. Yang mengusulkan itu seperti tidak memahami filosofi pamong praja," katanya lagi.

"Saya mendapat WA (WhastApp) dan telepon dari banyak sekali pamong praja dari seluruh daerah. Dan kami tegaskan bahwa Kemendagri tak merespons usulan tersebut, namun karena sudah jadi opini keliru yang dibaca publik, maka wajib kami luruskan," pungkas Bahtiar.

Baca juga: Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X