Soal Kasus Novel, Mantan Pimpinan KPK: Tuntutan JPU Bukan Kata Akhir

Kompas.com - 12/06/2020, 19:47 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) selaku korban menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPenyidik KPK Novel Baswedan (tengah) selaku korban menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

KOMPAS.com - Informasi perihal tuntutan satu tahun penjara kepada penyerang Novel Baswedan ramai dibicarakan publik, terutama para warganet, Jumat (12/6/2020).

Ada yang menilai tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sewaktu persidangan yang digelar di PN Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020) tersebut terlalu ringan.

Jaksa menilai Rahmat Kadir, salah satu terdakwa penyerang Novel tak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah penyidik senior KPK tersebut.

Baca juga: Saat Negara Dituding Sepelekan Kasus Novel...

Hingga Jumat sore, ada lebih dari 5.080 twit dengan tanda pagar #NovelBaswedan.

Baca juga: Pelakunya Tertangkap, Berikut Perjalanan Kasus Novel Baswedan sejak 2017

Menanggapi soal tuntutan itu, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan proses persidangan masih berjalan dan pihaknya meminta masyarakat tidak khawatir.

"Tuntutan JPU bukan kata akhir, dan vonis hakim kelak tidak wajib mengikuti tuntutan JPU," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/6/2020).

Kendati demikian, pihaknya meminta publik tetap mengawal proses hukum yang saat ini masih berjalan.

"Kita harus percaya bahwa Yang Mulia Hakim punya pertimbangan kemanusiaan yang juga mulia," paparnya.

Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menanggapi tuntutan 1 tahun itu sangat tidak logis.

"Ini menurut saya sama sekali tidak logis, tuntutan 1 tahun ini. Menghina akal sehat, dan mencederai rasa keadilan masyarakat," katanya pada Kompas.com, Jumat (12/6/2020).

Halaman:

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X