Media Online dan Akurasi Pemberitaan “Jokowi Buka Mal”

Selama media kemudian memberikan ruang bagi semua sisi yang berbeda terkait satu peristiwa, maka tidak bisa dikatakan bahwa media tersebut melakukan kesalahan, apalagi dituding sebagai penyebar hoaks.

Narasumber harus bertanggung jawab

Ketika saya meliput di istana pada 2010-2011, seorang menteri menjelaskan pada jurnalis istana bahwa terpidana Gayus Tambunan akan mendapatkan remisi.

Pernyataannya riil, didengar, direkam, dan dikutip di banyak media.

Keesokan harinya, narasumber ini mengatakan pada jurnalis di kantornya bahwa informasi tersebut salah.

Ketika dia berkunjung ke istana di kesempatan berikutnya, ia dikonfrontir oleh jurnalis istana dengan menunjukkan rekaman wawancara. Ia tidak bisa membantah bahwa itu adalah pernyataannya.

Ketidakakuratan informasi dari pihak yang berwenang bukanlah hal yang tidak biasa dalam jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, informasi yang didapatkan jelas sahih.

Apakah bila informasi tersebut diklarifikasi oleh pihak berwenang maka berarti media melakukan kesalahan? Tidak.

Ralat atau kesalahan seharusnya justru dari pihak yang memberikan informasi. Media yang memberitakan kemudian wajib memuat klarifikasi ini.

Hal ini yang secara benar dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Kepala Humas Pemkot Bekasi mengklarifikasikan informasi dengan menjelaskan mengenai tujuan kunjungan presiden ke Bekasi, yakni untuk meninjau persiapan penerapan prosedur new normal.

Di saat yang sama media yang sebelumnya mengutip Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Kota Bekasi juga memuat penjelasan ini.

Dilihat dari alur kronologisnya, maka untuk mengatakan bahwa media penyebar hoaks menjadi tidak akurat.

Dugaan tidak berdasar semacam ini tidak terjadi bila netizen juga mau meluangkan waktu menelusuri sumber informasinya.

Bijak bermedia sosial berarti juga belajar untuk melihat dari berbagai perspektif yang berbeda sebelum bersikap.