Tumpang Tindih Data Penerima Bansos, Ini Penjelasan Kemensos

KOMPAS.com - Polemik tumpang tindih data penerima bansos antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya berhasil diselesaikan.

Pada Jumat (8/5/2020) telah diadakan pertemuan antara Kemensos dengan Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya. Hasil pertemuan itu menyepakati data tambahan yang diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan.

DKI Jakarta mengajukan penambahan data penerima menjadi 2,1 juta setelah sebelumnya pada tahap 1 jumlah penerima hanya 955.000.

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Presiden Tahap I di DKI Sudah Rampung

Penambahan data tersebut diperoleh dari hasil verifikasi ulang yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW, Lurah dan usulan dari komunitas yang membutuhkan.

Rapat tersebut juga menyepakati bahwa 1,3 juta KK akan ditangani oleh Kemensos sementara 800 ribu KK akan di oleh pemprov DKI Jakarta. Nantinya, akan dilakukan pembagian wilayah sehingga bisa lebih memudahkan kontrol dan pengawasan.

"Perubahan ini akan diimplementasi pada tahap 3 menjelang lebaran. Jadi sudah tidak ada lagi nantinya data yang diubah atau atau warga yang kelewat," kata Juru bicara Kemensos Adhy Karyono saat dihubungi Kompas.com (10/5/2020).

Baca juga: Sempat Mundur Dua Kali, Bansos dari Pemerintah Pusat Akhirnya Sampai ke Tangan Warga Tangerang

Rincian Bansos dari Kemensos

Berdasar rilis resmi yang dimuat di laman setkab.go.id Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyampaikan mengenai program-program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemensos, menurut Juliari, membagi dua program jaring pengaman sosial yang telah diamanatkan, yakni sebagai berikut:

Bansos reguler

Bantuan sosial (bansos) reguler, terdiri dari 2 program, yaitu: Program Keluarga Harapan/PKH dan Program Sembako atau BPNT.

Untuk program PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta KPM dengan pencairan setiap bulan.

"Jadi, sebelumnya pencairan PKH ini adalah tiap 3 bulan, tapi untuk khusus mengantisipasi Covid-19 pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5).

Baca juga: Molor, Bansos Pemerintah Pusat untuk Depok Baru Akan Cair Pekan Depan

Program Bansos reguler lainnya, menurut Mensos, adalah Program Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau keluarga penerima manfaat.

Indeksnya pun dinaikkan pula dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

“Saat ini sudah mencapai 17,9 juta KPM, sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. InsyaAllah bulan Mei ini, akhir Mei, kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati,” imbuh Mensos.

Baca juga: Bansos Tahap 2 untuk 30.000 KK dari Pemkot Depok Segera Disalurkan