BKKBN Memprediksi Angka Kehamilan Melonjak Selama Pandemi Corona, Ini Alasannya...

Kompas.com - 09/05/2020, 15:00 WIB
ilustrasi hamil shutterstockilustrasi hamil

KOMPAS.com - Masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di berbagai negara termasuk Indonesia ternyata juga berimbas pada menurunnya penggunaan alat kontrasepsi di kalangan pasangan suami-istri yang ada di masyarakat.

Hal ini bisa terjadi karena para pengguna alat kontrasepsi yang kesulitan mendapatkan pelayanan atau akses perawatan berkelanjutan alat kontrasepsi yang biasa mereka gunakan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Hasto Wardoyo, Jumat (8/5/2020) malam.

"BKKBN mencatat penurunan penggunaan alat kontrasepsi dan hal-hal itu kan wajar karena stay at home, mereka juga tidak datang karena physical distancing, kemudian klinik-klinik juga banyak yang tutup, karena memang dia ada yang tidak bersiap di masa pandemi ini, kemudian dia takut melayani," ujar Hasto kepada Kompas.com.

Baca juga: Wapres Minta BKKBN Gencar Kampanye Tekan Pernikahan Dini ke Milenial dengan Teknologi

Penggunaan alat kontrasepsi menurun

Selain dari penyedia layanan yang sulit, masyarakat juga banyak yang takut untuk mendatangi atau berurusan dengan tempat-tempat layanan kesehatan, khawatir tertular virus yang tidak diinginkan.

Sehingga, pengguna alat-alat kontrasepsi yang mengurus keberlanjutan penggunaan, baik dengan pil, suntik, susuk, IUD, dan alat kontrasepsi lainnya menjadi menurun.

"Mudah-mudahan mereka ini di rumah tidak berhubungan suami-istri, mudah-mudahan. Tapi kan namanya stay at home, risiko ketemu istri itu kan tinggi," sebut Hasto.

Mantan Bupati Kulonprogo, DIY itu menyebut, jika terjadi lonjakan frekuensi kegiatan seksual suami-istri di masa pandemi adalah hal yang wajar dan manusiawi. Namun, hal itu harus tetap dijaga, agar tidak terjadi lonjakan angka kehamilan.

Estimasi penurunan dan dampaknya

Hasto mengestimasi saat pandemi ini terjadi penurunan penggunaan alat kontrasepsi hingga 10 persen. Sementara jumlah pengguna kontrasepsi di seluruh Indonesia ada di kisaran angka 28 juta orang.

"Kalau sekarang yang KB pakai alat kontrasepsi itu 28 juta pasangan, kalau menurun 10 persen saja itu berarti ada 2,8 juta yang biasanya pakai sekarang tidak pakai," kata dia.

"Kemudian 2,8 juta itu, yang hamil kan 15 persen (berdasarkan rumus yang dipakai), sekitar 420 orang. Itu sangat signifikan, karena di Indonesia jumlah persalinan kan setahun 4,8 juta rata-rata. Kalau naik 420 ribu saja selama 3 bulan, kan sudah lumayan," lanjutnya.

Baca juga: Dampak Covid-19, Diperkirakan Terjadi 7 Juta Kehamilan Tak Terduga

Peningkatan angka kehamilan itu memiliki dampak yang panjang, mulai dari membengkaknya biaya yang dikeluarkan oleh negara (biaya persalinan ditanggung BPJS), hingga meningkatnya potensi kematian ibu dan bayi.

"Angka kematian bayi-kematian ibu juga pasti akan terjadi di antara (kehamilan) itu, pasti ada. Jadi kita yang angka kematian ibunya tinggi, 305/100.000 kelahiran hidup di Indonesia, kita ingin sekali itu jangan sampai naik, harus turun," sebut Hasto.

Sementara angka kematian bayi di indonesia ada di kisaran 26 anak per 1.000 kelahiran.

"Tapi kalau banyak kehamilan yang tidak dikehendaki malah repot. Kan (hamil di masa pandemi) ini termasuk kehamilan tidak dikehendaki," tuturnya.

Padahal angka kematian ibu dan kematian bayi pada saat proses melahirkan menjadi indikator penting kesehatan suatu bangsa, sehingga pihaknya berusaha sebisa mungkin harus ditekan.

Langkah antisipasi

Untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi, BKKBN pun melakukan sejumlah hal sebagai upaya untuk menekan penurunan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat.

"BKKBN kan harus mengantisipasi, jangan sampai penurunan ini terjadi berkelanjutan, harus segera kita lakukan tindakan," kata Hasto.

Baca juga: Selama Imbauan di Rumah Saja, Kehamilan Perempuan Tasikmalaya Meningkat 105 Persen

Salah satu tindakan yang dimaksud adalah dengan menggandeng pihak-pihak terkait.

"BKKBN kemudian bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia, kemudian kita juga memberikan APD bidan untuk kita ajak-bersama penyuluh KB, kader KB di desa untuk kemudian melayani secara proaktif," jelas Hasto.

Pelayanan secara proaktif, artinya petugas yang mendatangi masyarakat pengguna alat kontrasepsi secara aktif, sehingga mereka tetap dapat mendapatkan pelayanan meski di tengah situasi pandemi.

"Misalnya ketika membagi sembako, juga sambil membawa pil, membagikan kondom, kita juga proaktif terhadap akseptor," sebut dia.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X