Anggap Ada Pelonggaran PSBB, MUI Minta Penjelasan Pemerintah soal Situasi Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 08/05/2020, 16:28 WIB
Umat Islam melaksanakan ibadah shalat tarawih malam pertama tanpa pembatasan jarak di Masjid Islamic, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (23/4/2020) malam. Kendati pemerintah setempat telah mengeluarkan instruksi pengaturan saf posisi jarak jemaah ke kiri dan kanan sejauh 50 cm dan saf depan dan belakang sejauh 140 cm serta mewajibkan pakai masker dan mencuci tangan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tapi pelaksanaan tarawih tanpa physical distancing tetap berlangsung. ANTARA FOTO/RAHMADUmat Islam melaksanakan ibadah shalat tarawih malam pertama tanpa pembatasan jarak di Masjid Islamic, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (23/4/2020) malam. Kendati pemerintah setempat telah mengeluarkan instruksi pengaturan saf posisi jarak jemaah ke kiri dan kanan sejauh 50 cm dan saf depan dan belakang sejauh 140 cm serta mewajibkan pakai masker dan mencuci tangan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tapi pelaksanaan tarawih tanpa physical distancing tetap berlangsung.

KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah tegas dan memberikan penjelasan mengenai situasi Covid-19 di Indonesia saat ini.

Hal ini disampaikan MUI karena menilai bahwa pemerintah sudah melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar dengan mengizinkan kembali beroperasinya seluruh moda transportasi.

Seperti diketahui, sejak Kamis (7/5/2020), pemerintah memperbolehkan moda transportasi kembali beroperasi dengan sejumlah ketentuan.

Pada Senin (4/5/2020), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, akan dilakukan relaksasi PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.

MUI berpandangan, penjelasan pemerintah tentang situasi Covid-19 di Tanah Air penting bagi MUI untuk mengambil sikap.

"Agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat sehubungan dengan adanya kebijakan-kebijakan baru pemerintah, maka MUI meminta ketegasan sikap pemerintah tentang penyebaran Covid-19 apakah sudah terkendali atau belum," kata Sekjen MUI Anwar Abbas kepada Kompas.com Jumat (8/5/2020).

Baca juga: MUI Keluarkan Imbauan untuk Pemerintah soal Pelarangan TKA Selama Pandemi

Anwar mengatakan, ketegasan pemerintah akan menjadi dasar MUI mengeluarkan fatwa terkait diperbolehkan atau tidaknya beribadah di masjid serta aturan lainnya.

Mengenai langkah pemerintah dalam penanganan virus corona, ia menganggap bahwa pemerintah sudah bekerja keras.

"Pemerintah sudah bekerja keras, tapi masalah sudah maksimal atau belum, saya rasa masyarakat tentu akan bisa menilai," ujar Anwar.

Ibadah di rumah

Hingga saat ini, MUI masih berpegang pada Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X