Ada Apa di Balik Kartu Prakerja?

Kompas.com - 06/05/2020, 09:15 WIB
Banyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja ADITYA PRADANA PUTRA/AntaraBanyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja


HUJAN kritik menerpa program Kartu Prakerja sejak diluncurkan 11 April 2020. Salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo saat pilpres lalu ini dinilai terlalu dipaksakan untuk bisa terlaksana saat bangsa ini berjibaku menghadapi pandemi Corona.

Kritik bahkan datang dari partai-partai koalisi pemeritah yang dulu mendukung program ini sebagai salah satu janji kampanye Presiden Jokowi.

Semula, atau saat dijanjikan pada masa kampanye pilpres lalu, Kartu Prakerja didesain sebagai program yang dijalankan saat situasi normal.

Melalui program ini, pemerintah memberikan pelatihan kepada angkatan kerja untuk meningkatkan kompetensi, sekaligus memberikan insentif bagi mereka untuk memulai ikhtiarnya. Pelatihan pun akan diberikan secara langsung, bukan daring.

Belum sempat program ini berjalan, Virus Corona datang menghantam yang membuat dunia usaha babak belur. Jutaan pekerja di-PHK dan dirumahkan. Jutaan pelaku usaha kecil kehilangan pencaharian. Jaring pengaman sosial (JPS) mesti disiapkan untuk membantu mereka.

Pemerintah lantas banting stir. Program Kartu Prakerja dijadikan salah satu bagian dari JPS, bersama dengan PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan sembako, dan berbagai insentif lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Setiap peserta menerima Rp 3.550.000 dalam bentuk bantuan dana pelatihan sebesar Rp 1 juta dan sisanya insentif tunai yang diberikan bersyarat dan bertahap.

Peserta wajib mengikuti pelatihan secara daring yang disediakan oleh mitra Kartu Prakerja. Tentu saja dengan membayar dari dana pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah menyebutnya sebagai semi-BLT.

Kebijakan ini lah yang memicu kritik. Tak hanya itu, implementasinya pun tak luput dari sasaran kritik. Para ekonom, aktivis, anggota DPR, hingga pengamat dan akademisi ramai-ramai bersuara.

Dinilai sia-sia

Memberikan pelatihan kepada para pekerja dan warga yang terdampak karena pandemi Corona dinilai tak membantu. Mereka lebih membutuhkan bantuan tunai untuk menyambung hidup ketimbang peningkatan kompetensi.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.