Hari Ini dalam Sejarah: Turki Resmi Jadi Negara Republik

KOMPAS.com - Hari ini 96 tahun lalu, tepatnya 20 April 1924, Turki resmi menjadi negara republik.

Sebelumnya, pada 29 Oktober 1923, Turki secara resmi meninggalkan sistem monarki warisan Kesultanan Ottoman dan melantik Mustafa Kemal sebagai presiden pertama.

Kesultanan Ottoman sendiri dibubarkan pada 3 Maret 1924 dan seluruh anggota dinasti tersebut diasingkan keluar dari Turki.

Pergolakan Perang Dunia I

Melansir Britannica, meski pemerintahan resmi Ottoman yang berada di bawah Sultan Ottoman ke-36, Mehmed VI , memutuskan bahwa perlawanan terhadap Sekutu tidak mungkin dilakukan, kantong-kantong perlawanan tetap ada di Anatolia, cikal bakal Turki modern.

Kantong-kantong perlawanan ini terdiri dari kelompok-kelompok laskar dan desertir, sejumlah unit Ottoman yang masih utuh, dan berbagai elemen masyarakat.

Perlawanan mereka dipicu oleh pendudukan Yunani atas Izmir pada 15 Mei 1919.

Saat itu, Mustafa Kemal, salah satu perwira paling sukses di kesultanan, berangkat untuk misi resmi ke Anatolia timur dan mendarat di Samsun pada 19 Mei 1919.

Dia segera mengonsolidasikan perlawanan meskipun ditentang oleh pemerintahan resmi Ottoman.

Melalui Asosiasi untuk Pertahanan Hak-hak Anatolia Timur (didirikan 3 Maret 1919), kongres digelar di Erzurum (Juli-Agustus).

Kemudian dilanjutkan dengan kongres kedua di Sivas pada September 1919 dengan dihadiri delegasi yang mewakili seluruh negeri.

Asosiasi baru untuk Pertahanan Hak-hak Anatolia dan Rumelia didirikan.

Sementara itu, komite eksekutif untuk mengorganisir perlawanan juga dibentuk dengan Mustafa Kemal ditunjuk sebagai ketua.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Pesawat Boeing 727 Tabrak Pegunungan, 53 Penumpang Tewas

Konflik dalam negeri

Pemerintah resmi menyerah pada tekanan kelompok pendukung Mustafa Kemal. Wazir Agung yang tidak populer, Damad Ferid Pasha, mengundurkan diri dan digantikan oleh Ali Riza Pasha yang lebih simpatik.

Negosiasi dengan kelompok tersebut diikuti oleh pemilihan parlemen baru yang bertempat di Istanbul pada Januari 1920.

Mayoritas parlemen menentang kebijakan resmi pemerintah dan mengesahkan Pakta Nasional, yang dirumuskan di Erzurum dan Sivas. Tujuannya, untuk mencapai kemerdekaan.

Pihak Sekutu membalas hal tersebut dengan memperluas wilayah pendudukan di Istanbul pada 16 Maret 1920, menangkap serta mendeportasi banyak deputi.

Damad Ferid kembali menjadi wazir pada 5 April 1920. Dengan dukungan kelompok agama, ia bertekad untuk menghancurkan kelompok pendukung Mustafa Kemal.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Longsor Salju Everest, 16 Orang Pemandu Pendakian Tewas

Tekanan dari berbagai arah

Mustafa Kemal dan pendukungnya dihadapkan pada tekanan dari berbagai arah. Terjadi pemberontakan lokal, pasukan resmi Ottoman, dan konflik dengan Yunani.

Kebutuhan mendesak pertama adalah membangun fondasi resmi sebelum melakukan tindakan apa pun.

Pada 23 April 1920, Majelis Nasional Besar bertemu di Ankara dan secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan sultan harus menentang penjajahan asing.

Undang-Undang Dasar 20 Januari 1921 menyebutkan, majelis menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik bangsa. Majelis dianggap sebagai wakil bangsa yang sejati dan satu-satunya.

Nama negara dinyatakan sebagai Turki (Türkiye), dan kekuasaan eksekutif dipercayakan kepada dewan eksekutif yang dipimpin oleh Mustafa Kemal.

Mustafa Kemal akhirnya bisa berkonsentrasi penuh pada perang dan berhasil meredam pemberontakan lokal serta mengalahkan pasukan Ottoman.

Pada 1920-1921, pasukan Yunani membuat kemajuan besar, dan hampir mencapai Ankara.

Kemudian, berhasil dikalahkan pada Pertempuran Sungai Sakarya, 24 Agustus 1921 serta membawa Turki menduduki Izmir pada 9 September 1922.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Kapal Kargo Fort Stikine Meledak, 1.300 Orang Meninggal

Perlahan bangkit

Saat itu, Mustafa Kemal dan pendukungnya sudah mulai mendapatkan pengakuan Eropa.

Pada 16 Maret 1921, Perjanjian Soviet-Turki memberi Turki keuntungan dengan kembalinya Kota Kars dan Ardahan ke Turki.

Masalah domestik mendorong Italia untuk mulai menarik diri dari wilayah Turki yang didudukinya.

Berdasarkan Perjanjian Ankara, Pdrancis setuju untuk meninggalkan wilayah selatan Kilikia. Akhirnya, Sekutu setuju untuk menyerahkan kembali Istanbul dan Thrace Timur ke tangan Turki.

Konflik dengan Yunani berakhir lewat penyelesaian komprehensif yang akhirnya dicapai melalui Perjanjian Lausanne (1923).

Perbatasan Turki di Thrace didirikan di Sungai Maritsa, dan Yunani mengembalikan Pulau Gökçeada (Imbros) dan Bozcaada (Tenedos).

Terjadi pertukaran populasi yang menyebabkan sekitar 1.300.000 orang Yunani meninggalkan Turki dan 400.000 orang Turki dipulangkan.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Yuri Gagarin Jadi Manusia Pertama di Luar Angkasa

Status Kota Mosul diserahkan kepada Liga Bangsa-Bangsa, yang pada tahun 1925 merekomendasikannya untuk menjadi bagian dari negara baru Irak.

Perjanjian Lausanne juga mengatur pembagian utang publik Ottoman, penghapusan kapitulasi secara bertahap, dan memberi wewenang otoritas internasional untuk mengontrol selat yang merupakan akses ke Laut Hitam.

Turki tidak mendapatkan kembali kendali penuh atas selat itu hingga Konvensi Montreux tahun 1936.

Pembangunan sistem politik baru dimulai dengan penghapusan kesultanan dan deklarasi republik.

Kesetiaan rakyat kepada dinasti Ottoman sangat kuat bahkan di kalangan pendukung Mustafa Kemal.

Akan tetapi, kedekatan Sultan Mehmed VI dengan Sekutu membuatnya kehilangan dukungan.

Hal tersebut sedikit banyak terbantu oleh adanya undangan Sekutu kepada Sultan untuk mencalonkan wakil ke Lausanne. 

Dengan kombinasi ancaman dan persuasi yang cemerlang, Mustafa Kemal mampu mendorong majelis untuk menghapuskan kesultanan (1 November 1922).

Mehmed VI meninggalkan Turki, dan sepupunya Abdülmecid II diangkat sebagai khalifah Ottoman pertama dan terakhir yang tidak bergelar Sultan.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: 6 April 1896, Olimpiade Modern Pertama Digelar