Kebijakan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Terasa Diberikan Bantuan Langsung

Kompas.com - 17/04/2020, 21:37 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

KOMPAS.com - Pandemi virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat namun juga banyak berimbas pada sektor ekonomi. 

Akibat yang paling banyak dirasakan adalah menurunnya kegiatan ekonomi sehingga membuat banyak orang bahkan kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi pada pusat-pusat industri.

Diberitakan Kompas.com (15/4/2020) Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka bisa meningkat hingga 9,35 juta orang berdasarkan skenario berat yang mereka susun.

Angka tersebut dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 sudah tidak terbendung lagi dan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara luas baik di Pulau Jawa maupun Luar Jawa dengan standar yang sangat ketat.

Di dalam paparan risetnya CORE menyatakan, dampak pandemi Covid-19 akan berbeda untuk lapangan usaha yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda, baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota dan desa.

Baca juga: Kartu Prakerja Dinilai Bukan Solusi Tepat bagi Pekerja Informal di Tengah Pandemi

Lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan dan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran.

Status pekerjaan yang diasumsikan akan mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Dilihat dari sisi wilayah, DKI Jakarta akan mengalami dampak paling parah, diikuti Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa.

Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan agar kebijakan yang diambil bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak, terutama secara ekonomi, akibat Covid-19 namun juga tidak melupakan aspek recovery atau pemulihan sehingga kebijakan yang diambil tidak menjadi beban fiskal negara di kemudian hari.

Baca juga: Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Pemerintah harus beri perlindungan

Dalam hal kebijakan penanganan Covid-19 saat ini, Enny Hartati, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan, pemerintah harus fokus pada upaya-upaya optimal untuk memutus penyebaran Covid-19.

Di samping juga penting memberikan bantuan dan perlindungan bagi mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat Covid-19.

Selain memberi perhatian kepada orang miskin dan rentan miskin, Enny juga menyebut Pemerintah juga perlu menaruh perhatian pada mereka yang masuk golongan tidak miskin dan tidak rentan miskin.

Golongan ini adalah mereka yang sebelumnya punya pekerjaan dan penghasilan tetap namun pendapatannya berkurang atau bahkan kehilangan pekerjaan karena kebijakan social distancing.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kedua golongan yang telah disebutkan tersebut mendapatkan perlindungan sosial dan ekonomi.

Skema bantuan yang diberikan bisa fleksibel atau menyesuaikan, namun yang pasti adalah bantuan yang diberikan harus efektif dan tepat sasaran.

Baca juga: Sudah Diumumkan, Ini Cara Cek Lolos Kartu Prakerja dan Fasilitasnya

Efektifitas Kartu Prakerja

Sebelumnya pemerintah secara resmi membuka pendaftaran program Kartu Pra Kerja pada Sabtu, 11 April 2020. Program ini awalnya diprioritaskan untuk pencari kerja usia muda. Namun belakangan juga diharapkan bisa meringankan pekerja yang mendapatkan PHK. 

Setiap pemegang kartu prakerja akan mendapatkan bantuan Rp 3.550.000 yang dikirimkan bertahap selama empat bulan.

Terdiri atas biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif setelah menuntaskan pelatihan Rp 2,4 juta yang akan diberikan Rp 600.000 setiap bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 150.000 (masing-masing Rp 50.000 untuk tiga kali survei).

Namun menurut Enny Hartati, program kartu prakerja ini dinilai tidak efektif. Dia juga menyebut bahwa tidak pernah ada negara manapun dalam sejarah yang menyelenggarakan pelatihan kerja kepada tenaga kerja secara online.

Kalaupun ada pelatihan atau kursus yang sudah diselenggarakan secara online, hal tersebut sifatnya otodidak semata.

Menurutnya akan lebih bermanfaat apabila anggaran yang sudah dialokasikan untuk kartu prakerja di-realokasi dan di-refocusing untuk penanganan Covid-19.

Menurut Enny, anggaran sebesar Rp 20 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk kartu prakerja akan lebih terasa manfaatnya bila dialihkan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona.

Baca juga: Atasi Dampak Covid-19, Kartu Prakerja Dinilai PAN Bukan Solusi Tepat

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X