Kebijakan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Terasa Diberikan Bantuan Langsung

Kompas.com - 17/04/2020, 21:37 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

KOMPAS.com - Pandemi virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat namun juga banyak berimbas pada sektor ekonomi. 

Akibat yang paling banyak dirasakan adalah menurunnya kegiatan ekonomi sehingga membuat banyak orang bahkan kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi pada pusat-pusat industri.

Diberitakan Kompas.com (15/4/2020) Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka bisa meningkat hingga 9,35 juta orang berdasarkan skenario berat yang mereka susun.

Angka tersebut dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 sudah tidak terbendung lagi dan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara luas baik di Pulau Jawa maupun Luar Jawa dengan standar yang sangat ketat.

Di dalam paparan risetnya CORE menyatakan, dampak pandemi Covid-19 akan berbeda untuk lapangan usaha yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda, baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota dan desa.

Baca juga: Kartu Prakerja Dinilai Bukan Solusi Tepat bagi Pekerja Informal di Tengah Pandemi

Lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan dan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran.

Status pekerjaan yang diasumsikan akan mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Dilihat dari sisi wilayah, DKI Jakarta akan mengalami dampak paling parah, diikuti Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa.

Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan agar kebijakan yang diambil bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak, terutama secara ekonomi, akibat Covid-19 namun juga tidak melupakan aspek recovery atau pemulihan sehingga kebijakan yang diambil tidak menjadi beban fiskal negara di kemudian hari.

Baca juga: Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Pemerintah harus beri perlindungan

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X