Namun, kebijakan ini tidak akan seperti lockdown (penguncian wilayah) yang telah diterapkan di negara-negara lain.
Kemungkinan besar tidak akan ada sanksi apabila kebijakan ini diabaikan, walaupun tingkat kepatuhan publik mungkin akan sangat meningkat setelah adanya pemberlakuan status darurat ini.
Abe sendiri mendapat tekanan berat untuk mengeluarkan deklarasi ini setelah sebelumnya Gubernur Tokyo, Yuriko Koike dan Asosiasi Medis Jepang mendesak pemerintah untuk menetapkan kebijakan ini.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah dapat mencegah agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan dengan cara menginstruksikan masyarakat untuk tidak pergi ke luar rumah kecuali untuk melakukan tugas-tugas seperti berbelanja bahan makanan
Penyediaan layanan penting, termasuk perawatan kesehatan dan transportasi juga akan diatur oleh pemerintah daerah.
Baca juga: Jepang Pertimbangkan Peningkatan Produksi Avigan untuk 2 Juta Orang
Pemerintah daerah juga dapat membatasi penggunaan fasilitas yang akan mengundang sekelompok besar orang berkumpul, seperti sekolah, fasilitas kesejahteraan sosial, bioskop, tempat musik, stadion olahraga dan bila diperlukan dapat meminta penutupan sementara tempat-tempat tersebut.
Pemerintah daerah juga dapat bertindak cepat apabila rumah sakit yang ada kelebihan kapasitas dan rumah sakit yang baru perlu didirikan dengan cepat, seperti yang terjadi di negara-negara termasuk Cina dan Amerika Serikat,
Kebijakan ini juga memungkinkan pengambil alihan tanah dan bangunan pribadi dalam keadaan tertentu.
Mereka juga dapat meminta pasokan medis dan makanan dari orang-orang yang menolak untuk menjualnya dan memaksa perusahaan untuk membantu mengangkut barang-barang yang diperlukan dalam keadaan darurat.
Baca juga: Jepang Pertimbangkan Peningkatan Produksi Avigan untuk 2 Juta Orang
Hanya masalah waktu
Beberapa di orang pemerintahan Abe mengatakan penetapan status darurat nasional tidak dapat dihindari jika pemerintah ingin mencegah virus menyebar lebih luas ke seluruh negeri.
Ini "hanya masalah waktu" sebelum Abe menyatakan keadaan darurat, sumber pemerintah mengatakan sebelumnya, mengutip meningkatnya jumlah infeksi di Tokyo.
Pada hari Minggu (5/4/2020), Abe bertemu dengan Menteri Kesehatan Katsunobu Kato, Menteri Revitalisasi Ekonomi Yasutoshi Nishimura dan Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga.
Kato mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan yang diadakan di Kantor Perdana Menteri, bahwa pertemuan itu membahas situasi virus corona saat ini.
Nishimura mengatakan bahwa situasi di Tokyo, serta situasi daerah lain secara nasional, telah dibahas.