Dilema Mudik Lebaran di Tengah Pandemi Corona

Lihat Foto

Armada bus disiapkan Pemkot Surakarta untuk menjemput pemudik yang pulang ke Solo, Jawa Tengah menuju lokasi karantina. Bus tersebut ditempatkan di terminal, stasiun dan bandara mulai Jumat (3/4/2020).(KOMPAS.com/LABIB ZAMANI)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkeliling ke sejumlah desa di Kabupaten Kendal dan Batang untuk mengecek persiapan desa dalam menyambut pemudik, Minggu (5/4/2020).

Para penumpang di stasiun kereta bawah tanah Wuhan memakai masker, pada 28 Maret 2020. Wuhan mulai bersiap mengoperasikan lagi sejumlah layanan publik, setelah di-lockdown selama 2 bulan.

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Heru Margianto

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya "membolehkan" masyarakat yang merantau di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pulang ke kampung halaman.

Hal ini diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas pada Kamis (2/4/2020).

Keputusan tersebut berbeda dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang melarang para perantau di Jabodetabek mudik. Alasannya, mereka bisa menularkan virus corona atau Covid-19 kepada keluarga dan warga desa.

Bahkan Jokowi mengatakan, perlu langkah tegas guna mencegah para "diasporian" itu pulang ke kampung halaman.

Karantina mandiri

Pemerintah beralasan, kebijakan membolehkan warga yang merantau di Jabodetabek untuk pulang karena mereka tak bisa dilarang.

Imbuan kepala daerah dan tokoh-tokoh agama yang melarang mudik juga tak mempan.

Sejumlah kalangan menyatakan, banyaknya warga yang memilih pulang karena penghasilan mereka menurun tajam usai kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik digalakkan. Kebijakan yang dimaksudkan untuk meredam penyebaran virus corona tersebut membuat warga memilih diam di rumah.

Hal ini berdampak terhadap pekerja informal yang mengandalkan pendapatan dari lalu lalang orang.

Meski tak melarang, pemerintah meminta warga yang pulang untuk melakukan karantina mandiri selama dua pekan di kampung halaman.

Mereka juga diharuskan periksa kesehatan di desanya.

Selain itu, moda transportasi yang digunakan juga harus sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya terkait kebijakan physical distancing.

Berpotensi meledak

Kebijakan pemerintah membolehkan para perantau di Jabodetabek untuk pulang disayangkan sejumlah kalangan.

Mreka dikhawatirkan akan menularkan virus corona kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Bahkan ada prediksi, jika pemerintah tak melarang mudik Lebaran, Indonesia berpotensi masuk lima besar negara yang paling terpapar Covid-19. Pasalnya, Jabodetabek adalah hot spot penyebaran virus ini.

Kementerian Perhubungan menyebutkan, ada sekitar 14,9 juta orang di Jabodetabek yang mudik Lebaran tahun lalu.