Kompas.com - 12/02/2020, 21:58 WIB
Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2/2020). Mereka menolak rencana pemulangan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke Indonesia. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APeserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2/2020). Mereka menolak rencana pemulangan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke Indonesia.

 

KOMPAS.com - Salah satu isu yang beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah tentang Warga Negara Indonesia eks ISIS yang saat ini berada di Suriah.

Sebagian menilai, pemerintah perlu memfasilitas kepulangan mereka ke Tanah Air dengan alasan mereka masih merupakan warga Indonesia.

Namun, banyak juga yang menentang pemulangan itu dengan alasan keamanan dan anggaran yang dikeluarkan untuk menjemput WNI eks ISIS dapat digunakan untuk pos lainnya yang lebih bermanfaat. 

Pemerintah kemudian memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS itu ke Indonesia.

Menanggapi keputusan tersebut, Institute Criminal Justice Reform (ICJR) memandang Pemerintah sebetulnya dapat mempertimbangkan opsi-opsi lain yang juga penting untuk diperhatikan.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, Pemerintah perlu mengkaji, mengklasifikasi, menelusuri rekam jejak masing-masing orang dan menentukan kebijakan kepada mereka bukan secara generalisir.

"Dalam simpatisan tersebut terdapat perempuan dan anak-anak yang umumnya hanya korban, baik korban propaganda ISIS maupun korban relasi kuasa yang timpang di keluarga," ujar Anggara dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (12/2/2020) sore.

Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang menurut Anggara perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah terkait WNI eks ISIS tersebut.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Berencana Pulangkan ISIS Eks WNI

Pencabutan warga negara

Anggara menyebut, aksi perobekan paspor Indonesia yang dilakukan para WNI sebelumnya tidak bisa menjadi dasar pencabutan kewarganegaraan Indonesia yang mereka miliki.

Ia mengatakan, pencabutan kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 dan Perpres No. 2 Tahun 2007.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X