Mengapa KPK "Kesulitan" Melawan PDI-P?

Integritas Jokowi sebagai Presiden kembali diuji lantaran ia harus memimpin gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia secara menyeluruh, tidak hanya pada kasus Harun Masiku saja.

"Pernyataan Presiden yang justru membiarkan menterinya menjadi tim hukum yang membela PDI-P dengan dalih dia adalah juga kader PDI-P adalah sesuatu yang sangat mengecewakan," ujar Wijayanto.

Menurutnya, Jokowi harus memberi ketegasan pada semua menteri yang membantunya di kabinet agar meninggalkan keanggotaannya di partai politik manapun.

"Tanpa ketegasan ini maka konflik peran yang serupa akan tetap terjadi di masa depan," ungkapnya.

5. Orkestrasi KPK oleh PDI-P

Terakhir, Wijayanto melihat apa yang terjadi pada KPK saat ini adalah hasil orkestrasi yang dilakukan oleh PDI-P. 

Partai tersebut memiliki banyak berperan dalam perjalanan KPK hingga saat ini. KPK didirikan pada masa Megawati menjadi Presiden RI, ketika itu tahun 2002.

Kini, PDI-P juga menjadi salah satu pihak terbesar yang melemahkan KPK dengan mengusulkan dan menyetujui revisi UU KPK.

"Kali ini UU diubah dan ini mungkin terjadi karena DPR dan Presiden sama-sama menyetujuinya. Jadi, KPK menjadi demikian lemah, karena ada kolaborasi antara DPR dan istana. Dan di kedua tempat itu, PDI-P lah penguasanya," jelas Wijayanto.

Baca juga: Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi