India Boikot CPO Malaysia, Ini 2 Kritik Menohok Mahathir soal Kashmir dan UU Kewarganegaraan

Kompas.com - 14/01/2020, 16:45 WIB
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. AFPPerdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

KOMPAS.com - Negeri Jiran Malaysia kini menghadapi boikot dari India atas minyak sawit atau crude palm oil (CPO).

Pemerintah India membatasi impor CPO dan produk sawit Malaysia beberapa minggu lalu dan menganjurkan para importir untuk mengikuti langkah serupa.

Anjuran itu pun disambut para importir India dengan menyetujui penghentian semua pembelian sawit dari Malaysia.

Berikut dua kritikan yang membawa Malaysia ke dalam daftar boikot India:

Konflik Jammu dan Kashmir

Pada September 2019 lalu, Malaysia bersama Turki dan China mengangkat masalah Kashmir di Majelis Umum PBB (UNGA).

Dilansir dari New Straits Times (14/1/2020), ketika berpidato selama UNGA ke-74, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad berbicara tentang perlunya menyelesaikan konflik di daerah Jammu dan Kashmir, India.

"Terlepas dari resolusi PBB tentang Jammu dan Kashmir, sekarang negara itu telah diserbu dan diduduki. Meski ada alasan atas tindakan ini, tetapi hal itu tetap salah," kata Mahathir dalam pidatonya.

Menurutnya, India dan Pakistan harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Mahathir pun menyadari bahwa kritikannya itu akan dipandang negatif oleh India.

Mengutip dari Malaymail (8/10/2019), India telah mengerahkan personel Angkatan Daratnya yang berjumlah puluhan ribu ke wilayah Jammu dan Kashmir.

Mereka menangkap para pemimpin politik, memberlakukan jam malam serta melumpuhkan layanan telekomunikasi dan internet.

Baca juga: Dikritik Mahathir soal Kashmir, India Resmi Boikot Sawit Malaysia

UU Diskriminatif

Selain kritikan atas konflik di Jammu dan Kashmir, Mahathir diketahui juga mengkritik undang-undang kewarganegaraan India pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kuala Lumpur, 20 Desember 2019.

Mahathir berpendapat jika undang-undang tersebut berpotensi untuk mendiskriminasi umat Islam dan telah memicu protes mematikan di seluruh negara Asia Selatan itu. Hal tersebut seperti dikutip dari Straits Times (20/12/2019).

"Saya menyesal melihat bahwa India yang mengklaim sebagai negara sekuler, sekarang mengambil tindakan untuk menghilangkan beberapa warga Muslim dari kewarganegaraan mereka," kata Perdana Menteri Malaysia berusia 94 tahun itu.

Menurut Mahathir, jika undang-undang itu diterapkan di Malaysia, maka yang terjadi adalah kekacauan, ketidakstabilan dan penderitaan.

Dia menambahkan bahwa Malaysia telah memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang dari komunitas Cina dan India.

Seperti diketahui, India telah mengeluarkan undang-undang yang menawarkan kewarganegaraan bagi para migran dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan.

Namun, undang-undang itu tak berlaku jika para migran tersebut adalah Muslim.

Undang-undang itu memicu kekhawatiran bahwa Perdana Menteri Narendra Modi ingin membentuk kembali India sebagai negara Hindu dan memarginalkan warga Muslim.

Jumlah penduduk Muslim di India mencapai 200 juta orang, atau hampir 14 persen dari 1,3 miliar penduduk India.

Baca juga: Antisipasi Embargo Barat, Mahathir Ajak Negara Muslim Pakai Dinar

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Jepang Memiliki Banyak Perusahaan Tertua di Dunia?

Kenapa Jepang Memiliki Banyak Perusahaan Tertua di Dunia?

Tren
Viral Sepeda Motor dari Sedotan Plastik: 'Awalnya Mau Buat Perahu Layar, tapi... '

Viral Sepeda Motor dari Sedotan Plastik: "Awalnya Mau Buat Perahu Layar, tapi... "

Tren
Terasa hingga Sukabumi, Gempa M 4,9 di Lebak Banten Tak Berpotensi Tsunami

Terasa hingga Sukabumi, Gempa M 4,9 di Lebak Banten Tak Berpotensi Tsunami

Tren
Sensus Penduduk Online, Bagaimana Mereka yang ‘Buta Teknologi’ dan di Daerah Terpencil?

Sensus Penduduk Online, Bagaimana Mereka yang ‘Buta Teknologi’ dan di Daerah Terpencil?

Tren
Bayar SPP Kini Bisa dengan GoPay, Bagaimana Caranya?

Bayar SPP Kini Bisa dengan GoPay, Bagaimana Caranya?

Tren
Uji Coba Blokir Ponsel BM Dimulai, Begini Cara Cek IMEI dan Statusnya

Uji Coba Blokir Ponsel BM Dimulai, Begini Cara Cek IMEI dan Statusnya

Tren
[HOAKS] Pesan Berantai soal Penculikan Anak di Surabaya

[HOAKS] Pesan Berantai soal Penculikan Anak di Surabaya

Tren
1.775 Orang Meninggal, Berikut Daftar 5 Negara Konfirmasi Kematian Virus Corona

1.775 Orang Meninggal, Berikut Daftar 5 Negara Konfirmasi Kematian Virus Corona

Tren
Viral Foto Sapi Berkaki Pendek, Jenis Apa Ini?

Viral Foto Sapi Berkaki Pendek, Jenis Apa Ini?

Tren
Pendaftaran Akun LTMPT Tahap 2 Dibuka, Berikut 9 Tahapan Daftar UTBK

Pendaftaran Akun LTMPT Tahap 2 Dibuka, Berikut 9 Tahapan Daftar UTBK

Tren
40 Warga AS yang Positif Virus Corona di Kapal Pesiar Diamond Princess Tak Dievakuasi

40 Warga AS yang Positif Virus Corona di Kapal Pesiar Diamond Princess Tak Dievakuasi

Tren
Viral Bagian Dalam Pijakan Kaki Motor Matik Berisikan Cabai, Ini Penjelasannya...

Viral Bagian Dalam Pijakan Kaki Motor Matik Berisikan Cabai, Ini Penjelasannya...

Tren
Lolos Passing Grade SKD CPNS 2019, Berikut Jadwal dan Tahapan Tes Selanjutnya

Lolos Passing Grade SKD CPNS 2019, Berikut Jadwal dan Tahapan Tes Selanjutnya

Tren
3 Hari Terakhir Kasus Baru Virus Corona Cenderung Mengalami Penurunan, Ini Komentar WHO

3 Hari Terakhir Kasus Baru Virus Corona Cenderung Mengalami Penurunan, Ini Komentar WHO

Tren
Angka Kesembuhan Pasien Terinfeksi Virus Corona Terus Meningkat, Apa yang Dilakukan China?

Angka Kesembuhan Pasien Terinfeksi Virus Corona Terus Meningkat, Apa yang Dilakukan China?

Tren
komentar
Close Ads X