Pelajaran dan Agenda Pengelolaan Kelautan

Kompas.com - 14/01/2020, 16:05 WIB
KRI Karel Satsuitubun-356 (kanan) terlihat dari KRI Usman Harun-359 dibayangi Kapal Coast Guard China-5305 (kiri) saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKRI Karel Satsuitubun-356 (kanan) terlihat dari KRI Usman Harun-359 dibayangi Kapal Coast Guard China-5305 (kiri) saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing.

KONFLIK Indonesia-China di perairan Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE) Kepulauan Natuna yang belakangan ramai diberitakan sesungguhnya bukan hal baru.

Peristiwa serupa pernah terjadi pada Maret 2016, setelah delapan nelayan China ditangkap petugas Kapal Pengawas Hiu 11 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tanggapan yang dilontarkan pemerintah China ketika itu pun serupa. Negara Tirai Bambu tersebut tetap merasa tak bersalah karena menganggap perairan Natuna adalah lokasi penangkapan ikan tradisional yang sudah sejak dahulu kala ada nelayan mereka di sana.

Dengan kata lain, lahan tersebut diklaim sebagai bagian dari kawasan di Laut China Selatan yang berbentuk U (dikenal dengan Sembilan Garis Putus atau Nine-Dash Line). Kawasan tersebut dideklarasikan China pada tahun 1947.

Oleh karena itu, akhirnya Kapal-kapal nelayan China nampak tak gentar keluar-masuk meski klaim Indonesia atas ZEE Kepulauan Natuna didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Jadi, ulah Negeri Tirai Bambu yang mengklaim berhak atau bahkan memiliki teritori atas wilayah di Laut China Selatan telah lama membuat geram negara-negara ASEAN.

Malaysia membawa kasus pelanggaran dan klaim sepihak China atas Laut China Selatan ke PBB. Proposal telah dilayangkan oleh pemerintah Malaysia pada pertengahan Desember lalu.

Sebelumnya, pada 2016, Pengadilan Arbritase Tetap Internasional (Permanent Court Arbitration/PCA) yang berada di bawah naungan PBB memenangkan Filipina terhadap klaim sepihak China atas wilayah laut China Selatan.

Mahkamah PCA, yang mendasarkan putusannya pada UNCLOS 1982, memutuskan China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina.

Sembilan Garis Putus yang dijadikan alasan China dinyatakan tidak memenuhi syarat hukum internasional, dan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya di Laut China Selatan.

Namun, pemerintah China tidak menerima putusan tersebut. Negara ASEAN lainnya, Vietnam, juga terlibat konflik wilayah dengan China di Laut China Selatan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X