Ini yang Kerap Luput soal Membangun Pulau Terdepan seperti Natuna

KOMPAS.com - Langkah progresif dilakukan Pemerintah Indonesia menyikapi ketegangan dengan China di Laut China Selatan.

Upaya yang dilakukan tidak hanya menguatkan pertahanan di Perairan Natuna yang menjadi perseteruan, tetapi juga langkah-langkah diplomatik.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Kamis (9/1/2020), sebagai penguatan teritorial, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebutkan, pemerintah akan membangun beberapa pangkalan militer.

Pangkalan militer itu dibangun tidak hanya di Natuna, Kepulauan Riau, namun juga di wilayah Indonesia Timur.

"Di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat," kata Prabowo.

Sementara itu, untuk menguatkan sosial ekonomi di Natuna, Presiden Joko Widodo menggandeng Jepang untuk terus berinvestasi di wilayah Natuna.

Baca juga: Jokowi Ajak Jepang Tambah Investasi di Natuna

Ajakan Presiden Jokowi itu disampaikan saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Jepang dan Indonesia sudah menjalin kerja sama dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu fase pertama.

"Saya berharap usulan pendanaan untuk fase kdua dapat segera ditindaklanjuti," ujar Jokowi.

Upaya Presiden Jokowi menggandeng Jepang dinilai langkah yang signifikan.

Membangun sosial ekonomi Natuna

Namun, pengamat militer yang juga Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan, ada hal penting yang juga tak boleh dilupakan dalam membangun kawasan pulau terdepan.

Menurut dia, yang kerap luput dan dilupakan dalam diskusi pulau di kawasan ini dan perbatasan tentang kewajiban pemerintah membangun sosial, ekonomi dan masyarakat seperti di Natuna.

"Kalau melihat tentang bagian perbatasan Indonesia dan pulau terluar, realitas ekonomi, sosial, budaya, dan infrastuktur kurang ideal. Seperti di Sebatik di Kalimantan jauh dari ideal," kata Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2020).

Baca juga: Ratusan Nelayan Pantura Siap Geruduk Natuna, Ini Syarat yang Diminta

Ia menilai, langkah lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas nelayan di Natuna.

"Lebih baik memastikan infrastruktur Natuna agar masyarakatnya jangan hidup di bawah kemiskinan," kata Araf.

Jika terus diabaikan, kondisi nelayan dan masyarakat Natuna bisa jauh di bawah dari pendatang yang memiliki kapal tangkap lebih lengkap.

Mengenai langkah pemerintah menggandeng Jepang untuk berinvestasi di Natuna, dianggapnya sebagai langkah strategis.

Menurut Al Araf, dalam beberapa kasus di Laut China Selatan, Jepang turut aktif memberikan bantuan.

Salah satunya, bantuan itu diberikan kepada Filipina karena Jepang juga punya kepentingan besar di Laut China Selatan.

"Jepang memberikan bantuan kepada Filipina cukup besar untuk coast guard Filipina," ujar Al Arif.