Plus Minus Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna...

KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan membangun pangkalan militer, salah satunya di Natuna.

Rencana menambah pangkalan militer itu muncul setelah sejumlah kapal China diketahui memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Direktur Imparsial Al Araf menyebut aspek peningkatan pertahanan dengan membangun pangkalan sudah diawali Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada 2018.

Menurutnya, selain membangun pangkalan yang perlu dikuatkan adalah fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Indonesia, imbuhnya tidak memiliki coast guard yang jelas.

"Bakamla awalnya dibangun untuk coast guard. Tetapi kapasitasnya sedang dalam proses itu," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (10/1/2020).

Namun pada titik lain, kata Al Araf, Bakamla harus tuntas dalam tugas dan fungsi dengan aktor lain di laut seperti dengan TNI AL, Polairud, Kementerian KKP dan beberapa stakeholder.

"Tergantung political pemerintah dan parlemen untuk memastikan wilayah itu. Tetapi jangan sampai ada tumpang tindih dengan TNI AL dan Polairud," jelasnya.

Baca juga: Menyelisik Klaim China atas Laut Natuna...

Kedaulatan teritorial

Sementara itu, pengamat Hubungan Luar Negeri UGM Dafri Agussalim mengatakan, melihat respons Indonesia dengan rencana membangun pangkalan sudah cukup stratregis.

Sebab membangun pangkalan wujud ketegasan untuk mempertahankan kedaulatan teritorial.

Dafri menjelaskan, jika kondisi pelanggaran Zona Ekonomi Ekslusif dibiarkan, akan berdampak pada isu teritorial lain di ZEE Indonesia.