Jadi Korban Banjir, Benarkah PNS Bisa Cuti hingga 1 Bulan?

Kompas.com - 02/01/2020, 12:51 WIB
Bencana banjir masih melanda Jalan Boulevard Graha Raya, Serpong Utara,  Tangerang Selatan, hingga Kamis (2/12/2020). Banjir dengan ketinggian sekitar sepaha orang dewasa itu membuat akses jalan penghubung antara Kota Tamgerang dan Kota Tangerang Selatan tersebut masih sulit dilalui kendaraan. KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiBencana banjir masih melanda Jalan Boulevard Graha Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, hingga Kamis (2/12/2020). Banjir dengan ketinggian sekitar sepaha orang dewasa itu membuat akses jalan penghubung antara Kota Tamgerang dan Kota Tangerang Selatan tersebut masih sulit dilalui kendaraan.

KOMPAS.com - Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak malam pergantian tahun, Selasa (31/12/2019), menyebabkan banjir pada Rabu (1/1/2020) hingga Kamis (2/1/2020).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Andi Rahadian, mengatakan, Aparatur Sipil Negara ( ASN) di Jabodetabek yang terdampak banjir diperbolehkan mengajukan cuti dengan alasan penting.

Cuti karena alasan penting di antaranya karena beberapa alasan, seperti keluarga PNS sakit atau meninggal dunia, PNS sakit, istri PNS melahirkan, dan terdampak bencana alam.

Andi menyebutkan, lamanya cuti karena alasan penting ini dapat diberikan dengan batasan waktu maksimal satu bulan.

"Kalau cuti karena alasan penting maksimal 1 bulan. Namun, tetap dengan izin, penilaian, dan kebijakan pimpinan di instansi masing-masing," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/1/2020).

Baca juga: Rel Masih Terendam Banjir, KA Bandara Soekarno-Hatta Belum Beroperasi

Meski bisa mengajukan cuti maksimal hingga 1 bulan karena alasan penting, lanjut Andi, ASN harus siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh instansinya.

"Kalau ada kepentingan dinas yang mendesak tetap dapat dipanggil kembali," ujar dia.

Secara terpisah, melalui keterangan tertulis, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengajuan cuti berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Jika terkena bencana alam, ASN dapat diberikan cuti. Hal ini tercantum dalam peraturan yang berlaku," kata Tjahjo, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/1/2020).

Dalam aturan ini, disebutkan beberapa jenis cuti, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti karena alasan penting.

PNS yang mengalami musibah bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga (RT).

"Namun hal ini juga disesuaikan dengan kondisi yang terjadi," kata Tjahjo.

"Dengan demikian, banjir di Jabodetabek dapat dikategorikan bencana alam, sehingga pimpinan instansi dapat memberikan cuti bagi ASN terdampak," lanjut dia.

Baca juga: Update Banjir Jakarta: Titik Pengungsian Korban Banjir di Jakarta

Banjir Jabodetabek

Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa (31/12/2019) hingga Rabu (1/1/2020) menyebabkan banjir yang masih belum surut hingga hari ini, Kamis (2/2/2020) siang.

Ribuan warga harus mengungsi, bahkan banjir menimbulkan korban jiwa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Kamis (2/1/2019), terdapat 16 orang meninggal dunia, dengan rincian

  • 8 orang DKI Jakarta
  • 1 orang Kota Bekasi
  • 3 orang Kota Depok
  • 1 orang Kota Bogor
  • 1 orang Kabupaten Bogor
  • 1 orang Kota Tangerang
  • 1 orang Tangaerang Selatan.

Informasi kontak bantuan evakuasi banjir dapat diikuti melalui berita berikut ini:

Catat, Ini Daftar Kontak Bantuan Evakuasi Banjir Jakarta, Bekasi, dan Sekitarnya


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

INFOGRAFIK: Cara Kalibrasi Arah Kiblat

INFOGRAFIK: Cara Kalibrasi Arah Kiblat

Tren
Sore Ini Matahari di Atas Kabah, Ini Cara Menentukan Arah Kiblat

Sore Ini Matahari di Atas Kabah, Ini Cara Menentukan Arah Kiblat

Tren
Update Virus Corona di Dunia 15 Juli: 13,4 Juta Orang Terinfeksi | Penggunaan Masker Dapat Kendalikan Covid-19

Update Virus Corona di Dunia 15 Juli: 13,4 Juta Orang Terinfeksi | Penggunaan Masker Dapat Kendalikan Covid-19

Tren
Sering Sakit Punggung Ketika WFH, Berikut 4 Cara Meredakannya

Sering Sakit Punggung Ketika WFH, Berikut 4 Cara Meredakannya

Tren
PNS Boleh Lakukan Perjalanan Dinas Saat Corona, Ini Syaratnya

PNS Boleh Lakukan Perjalanan Dinas Saat Corona, Ini Syaratnya

Tren
[POPULER TREN] 10 Besar Negara dengan Kasus Tertinggi Virus Corona di Asia | Pengecekan Kembali Arah Kiblat

[POPULER TREN] 10 Besar Negara dengan Kasus Tertinggi Virus Corona di Asia | Pengecekan Kembali Arah Kiblat

Tren
Mahasiswa Ini Nekat Gowes 3.500 km Selama 48 Hari untuk Pulang Kampung

Mahasiswa Ini Nekat Gowes 3.500 km Selama 48 Hari untuk Pulang Kampung

Tren
Saat Pesta Pernikahan dan Wisuda Berujung Infeksi Virus Corona...

Saat Pesta Pernikahan dan Wisuda Berujung Infeksi Virus Corona...

Tren
Lonjakan Kasus Virus Corona di Sejumlah Daerah, Perlukah PSBB Kembali Diterapkan?

Lonjakan Kasus Virus Corona di Sejumlah Daerah, Perlukah PSBB Kembali Diterapkan?

Tren
Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Udara, Ini Imbauan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Udara, Ini Imbauan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Tren
Ini Kriteria Sembuh Pasien Covid-19 Menurut Aturan Baru Menkes

Ini Kriteria Sembuh Pasien Covid-19 Menurut Aturan Baru Menkes

Tren
Besok Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Kembali Arah Kiblat!

Besok Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Kembali Arah Kiblat!

Tren
Pemilik Pub Ini Pasang Pagar Listrik agar Pengunjung Patuhi Jarak Aman

Pemilik Pub Ini Pasang Pagar Listrik agar Pengunjung Patuhi Jarak Aman

Tren
Selain Gugatan Hak Waris Anak Pendiri Sinar Mas, Ini Kasus Sengketa Harta Konglomerat Indonesia

Selain Gugatan Hak Waris Anak Pendiri Sinar Mas, Ini Kasus Sengketa Harta Konglomerat Indonesia

Tren
Pemerintah Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Apakah Perlu?

Pemerintah Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Apakah Perlu?

Tren
komentar
Close Ads X