Ada Pungutan Saat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Laporkan ke Nomor Ini!

Kompas.com - 23/12/2019, 15:00 WIB
Sejumlah Kartu Keluarga dan KTP Palsu yang disita polisi dari rental pembuatan KTP Eketronik palsu di Desa Kairatu, kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (30/5/2018). KOMPAS.com/Rahmat Rahman PattySejumlah Kartu Keluarga dan KTP Palsu yang disita polisi dari rental pembuatan KTP Eketronik palsu di Desa Kairatu, kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (30/5/2018).

KOMPAS.com - Pembuatan sejumlah Dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk ( KTP), Kartu Keluarga ( KK), maupun akte kelahiran tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Jika ada yang menemukan pungutan liar oleh petugas saat mengurus dokumen-dokumen tersebut, masyarakat diminta untuk melaporkannya.

Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hal itu diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda.

Mengacu pada Pasal 95B, ada sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp 75.000.000.

Berikut bunyi pasal 95B UU Nomor 24 tahun 2013:

"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi. Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."

Pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) membenarkan hal ini.

Sekretaris Ditjen Dukcapil Gede Surata menyebutkan, sanksi tersebut akan diberikan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Sanksi dijatuhkan bila terbukti melakukan kesalahan berdasarkan penanganan penegak hukum atau Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Gede saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (23/12/2019) siang.

Selain sanksi pidana, oknum pegawai terkait juga akan menerima sanksi administratif dari lembaga.

"Pasti. Sejauh ini dilakukan oleh pembina kepegawaian di daerah. Jika pemberhentian, oleh Menteri Dalam Negeri," ujar dia.

Jika masyarakat masih menemukan adanya oknum nakal yang meminta sejumlah uang untuk pengurusan dokumen kependudukan, maka jangan ragu untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Selain ke kepolisian, laporan atau aduan bisa disampaikan melalui Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SAPA) Dukcapil atau dengan menghubungi pusat pelayanan Dukcapil di nomor 1500537.

"Ada SAPA dan 1500537, namun langkah lanjutannya APH," kata Gede.


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X