Pro Kontra Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor...

Kompas.com - 10/12/2019, 20:55 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan murid seusai menyaksikan drama bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57 Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. Aprillio AkbarPresiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan murid seusai menyaksikan drama bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57 Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

KOMPAS.com - Pemberian hukuman mati bagi terpidana koruptor di Indonesia masih terus menjadi perdebatan hingga hari ini.

Sebagian menganggap jenis hukuman ini dapat menimbulkan rasa jera, karena diberikan hukuman yang paling berat. Namun ada juga yang menentangnya dengan berbagai alasan. Misalnya karena alasan hukuman mati yang dinilai tidak efektif menimbulkan rasa jera.

Pendapat ini salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju.

Ia menyampaikan sejumlah contoh negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, nyatanya angka korupsi di sana masih tetap tinggi, salah satunya China.

Untuk itu, upaya yang berbentuk pencegahan dinilai lebih efektif untuk mengatasi jenis kejahatan ini.

"ICJR memandang bahwa pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah-langkah pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi," kata Anggara kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Mantan Napi Korupsi Diperbolehkan Ikut Pilkada, KPK: Kita Harus Tegas

Perampasan Aset

Senada dengan Anggara, Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti juga tidak menyetujui pemberlakuan hukuman mati.

Menurutnya ada cara yang lebih efektif untuk menimbulkan rasa jera daripada sekadar diberi hukuman mati.

"Efek jera seharusnya bisa diberikan tanpa memberikan hukuman mati, tapi memberikan sanksi yang lebih baik. Misalnya perampasan aset. Misalnya (dihukum) 7 tahun terus keluar dari penjara, keluarganya bisa aja masih menikmati (hasil korupsi), asetnya kan tersebar di mana-mana," ujar Bivitri.

Selain itu, Bivitri menilai seluruh elemen yang memiliki peran penegakan hukum di negara ini harus konsisten terhadap satu pandangan yang sama untuk memberantas korupsi. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Sumber kompas.com
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Umumkan Jadwal, Lokasi Tes SKD dan Daftar Pelamar P1/TL CPNS 2019

Kemenhub Umumkan Jadwal, Lokasi Tes SKD dan Daftar Pelamar P1/TL CPNS 2019

Tren
Sempat Viral, Berikut Isi Surat Edaran soal Iuran bagi Warga Nonpribumi di Surabaya

Sempat Viral, Berikut Isi Surat Edaran soal Iuran bagi Warga Nonpribumi di Surabaya

Tren
Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemerintah China Tutup Akses Transportasi

Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemerintah China Tutup Akses Transportasi

Tren
Mengenal Virus Corona, Masih Keluarga SARS dan MERS Sebabkan Pneumonia

Mengenal Virus Corona, Masih Keluarga SARS dan MERS Sebabkan Pneumonia

Tren
Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui tentang Virus Corona

Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui tentang Virus Corona

Tren
INFOGRAFIK: Mengenal KRI Alugoro-405, Kapal Selam Pertama Produksi Anak Negeri

INFOGRAFIK: Mengenal KRI Alugoro-405, Kapal Selam Pertama Produksi Anak Negeri

Tren
Hari Ini dalam Sejarah: Elizabeth Blackwell, Dokter Perempuan Pertama di Era Modern

Hari Ini dalam Sejarah: Elizabeth Blackwell, Dokter Perempuan Pertama di Era Modern

Tren
Kemenag Umumkan Aturan Wajib, Jadwal dan Lokasi SKD CPNS, Peserta Perhatikan Ini

Kemenag Umumkan Aturan Wajib, Jadwal dan Lokasi SKD CPNS, Peserta Perhatikan Ini

Tren
Soal Program Hapus Tato di Polres Talaud, Polri: Terbuka untuk Siapapun

Soal Program Hapus Tato di Polres Talaud, Polri: Terbuka untuk Siapapun

Tren
[POPULER TREN] Jadwal SKD CPNS 2019 | Viral Surat Edaran Iuran bagi Nonpribumi di Surabaya

[POPULER TREN] Jadwal SKD CPNS 2019 | Viral Surat Edaran Iuran bagi Nonpribumi di Surabaya

Tren
Erick Thohir Tunjuk Triawan Munaf untuk Perbaiki Citra Garuda, Seperti Apa Detailnya?

Erick Thohir Tunjuk Triawan Munaf untuk Perbaiki Citra Garuda, Seperti Apa Detailnya?

Tren
Virus Corona China Merebak, Simak Imbauan Kemenlu untuk WNI di Kota Wuhan

Virus Corona China Merebak, Simak Imbauan Kemenlu untuk WNI di Kota Wuhan

Tren
Catat, Badan Intelijen Negara Umumkan Jadwal dan Lokasi Tes SKD CPNS 2019

Catat, Badan Intelijen Negara Umumkan Jadwal dan Lokasi Tes SKD CPNS 2019

Tren
Takut Tertular Virus Corona, Toko di Jepang Larang Turis China Berbelanja

Takut Tertular Virus Corona, Toko di Jepang Larang Turis China Berbelanja

Tren
KKP Umumkan Jadwal Daftar Ulang dan Tes SKD CPNS 2019, Ini Rinciannya

KKP Umumkan Jadwal Daftar Ulang dan Tes SKD CPNS 2019, Ini Rinciannya

Tren
komentar
Close Ads X