Wacana "Keistimewaan" untuk PNS, Kerja dari Rumah, Libur Hari Jumat...

Kompas.com - 05/12/2019, 07:40 WIB
Calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pemerintah mengkaji para PNS untuk bekerja di rumah KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGACalon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pemerintah mengkaji para PNS untuk bekerja di rumah

KOMPAS.com – Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu profesi yang diincar dan impian banyak orang.

Berbagai wacana soal PNS pun selalu menarik perhatian. Apalagi, merebak saat dimulainya rekrutmen pendaftaran CPNS 2019.

Ada dua wacana yang tengah dikaji dan menjadi privilege bagi PNS, yaitu wacana PNS bisa bekerja dari rumah, dan libur di hari Jumat.

ASN kerja dari rumah

Wacana mengenai ASN bekerja dari rumah tengah digodog oleh Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).

PNS bisa bekerja lebih fleksibel, tak harus di kantor.

Melansir pemberitaan Kompas.com, 3 Desember 2019, pada 2020 akan dimulai uji coba penilaian kerja.

Penilaian kerja tersebut akan membagi kategori ASN dalam 3 peringkat yakni terbaik, menengah, dan terendah.

Sebanyak 20 persen ASN yang masuk kategori terbaik akan mendapat kemudahan dan keistimewaan baik finansial maupun non finansial.

Baca juga: Soal Wacana PNS Kerja dari Rumah di 2020, Ini Penjelasan KemenPAN-RB

Salah satu keistimewaan itu, mereka bisa bekerja dari rumah.

"Untuk posisi analis kebijakan atau periset bisa. Tapi yang pelayanan langsung atau face to face itu tidak bisa. Pelayanan publik masih harus diatur. Jadi jangan sampai salah tafsir (pelayanan publik) ini bekerja di rumah," Ketua Project Management Office (PMO) Penilaian Kinerja Waluyo.

Adapun uji coba bekerja di rumah atau tempat lain baru akan dilaksanakan di 7 instansi pusat.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, uji coba PNS tak perlu ke kantor akan dilakukan oleh 1.000 ASN di lingkungan Bappenas.

Hal tersebut juga mendapat restu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

"Intinya kan kecepatan untuk bekerja. Dengan dia di rumah kan ( PNS) juga bisa bekerja," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (21/11/2019).

Meski demikian, Tjahjo mengingatkan, ada target yang jelas dan sanksi bagi yang tak mencapai target.

Ia menyerahkan pada setiap instansi jika ingin menerapkan sistem tersebut.

"Karena masing-masing instansi punya policy, punya kebijakan. Intinya mempercepat proses tadi," ujar dia.

Libur hari Jumat

Wacana "keistimewaan" lainnya adalah PNS libur di hari Jumat.

Wacana tersebut juga terkait uji coba flexible working arragement. Para PNS akan dinilai kinerjanya.

Sebanyak 20 persen dari mereka yang mendapatkan peringkat terbaik akan diberi keistimewaan bekerja dari rumah, termasuk juga bekerja hanya sampai hari Jumat.

Baca juga: Wacana PNS Libur Hari Jumat, PKS: Pemerintah Cerdas Sedikit Kenapa..

"Kami bekerja kan wajibkan 10 hari (2 minggu) 80 jam kerja. Ini bisa diubah jadi 9 hari saja tapi tetap 80 jam kerja. Sehingga hari Jumatnya bisa libur," kata Waluyo di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Uji coba penilaian kinerja yang akan menentukan PNS dapat privilege baik kerja dari rumah maupun libur hari Jumat serta privilege lain, akan mulai diberlakukan 2020.

Uji coba juga akan diberlakukan di 7 instansi pusat yakni BKN, LAN, Bapenas, Kemenpan RB, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikaji matang

Sejumlah pihak memberikan tanggapannya atas wacana PNS bekerja dari rumah. Salah satunya dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati dalam merealisasikan rencana fleksibilitas ASN bisa bekerja dari rumah.

Menurut dia, wacana ini berpotensi menganggu sistem yang telah dibangun jika tak dipersiapkan dengan matang.

"Wacana itu saya kira bagus. Tetapi memang ini harus dirumuskan dengan hati-hati, karena kalau tidak, nanti akan mengganggu infrastruktur yang sudah dibangun. Baik budaya kerja maupun infrastruktur yang ada di kantor-kantor," ujar Anas, seperti diberitakan Kompas.com, 22 November 2019.

Anas menilai, rencana ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap tren global fleksibilitas kerja.

(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Ihsanuddin | Editor Yoga Sukmana, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Krisiandi)


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X