Kompas.com - 28/11/2019, 06:35 WIB
Ilustrasi amandemen ShutterstockIlustrasi amandemen

PDI-Perjuangan

Usul supaya GBHN dihidupkan kembali salah satunya dilontarkan oleh PDI-Perjuangan. Pihaknya merekomendasikan amandemen terbatas pada UUD 1945.

Dalam amandemen tersebut, MPR kembali ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara sehingga memiliki wewenang menetapkan GBHN menajdi pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

PBNU

Melansir dari portal resmi Nahdlatul Ulama (NU), nu.or.id, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan rekomendasi terhadap amandemen terbatas dan GBHN yang telah disampaikan kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu (27/11/2019).

PBNU sepakat dengan wacana amandemen terbatas dengan beberapa usulan, diantaranya:

  • Pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR
  • Pengkajian kembali persoalan keadilan dan pemerataan ekonomi
  • Menghidupkan kembali utusan golongan
  • Menghadirkan kembali GBHN
  • Mendorong MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara agar sistem ketatanegaraan Indonesia lebih tertata
  • Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU KUHP yang kini diketuk palu di sidang paripurna

Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K. Harman berpendapat bahwa amandemen UUD 1945 tidak diperlukan untuk menghidupkan kembali haluan negara.

Menurutnya, penambahan kewenangan agar MPR mampu membangkitkan GBHN dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang.

Sebelumnya, wakil ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa kebutuhan agar MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN tidak harus dilakukan melalui amandemen UUD 1945.

Menurut Jazilul, penambangan kewenangan MPR dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang.

Rencana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan haluan negara dikhawatirkan akan menjadi bola liar.

Mahfud MD 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, pernah menyatakan pendapatnya terkait wacana amandemen UUD 1945 ini.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X