Kompas.com - 28/11/2019, 06:35 WIB
Ilustrasi amandemen ShutterstockIlustrasi amandemen

KOMPAS.com - Wacana amandemen UUD 1945 kembali menghangat dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak PDI Perjuangan menyatakan dukungan kepada Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR RI 2019-2024.

Dukungan tersebut bukan tanpa syarat.

Satu dari lima syarat yang disampaikan adalah meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali haluan negara melalui Ketetapan MPR.

Hingga kini, ada enam jenis wacana yang berkembang perihal amandemen UUD 1945.

Mengutip dari Kompas.com (26/11/2019), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan keenam wacana yang berkembang sebagai berikut:

  • Kembali ke UUD 1945 yang asli kemudian diperbaiki dan disempurnakan melalui adendum
  • Kelompok yang menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli sesuai dekrit Presiden 1959
  • Melakukan penyempurnaan atas hasil amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002
  • Perubahan total atas UUD 1945 hasil amandemen keempat pada 2002
  • Mendorong amandemen terbatas dan mendorong untuk lahirnya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
  • Amandemen belum diperlukan karena UUD 1945 masih memadai dan masih mengakomodasi kehidupan bangsa ke depannya

Baca juga: Soal Amandemen UUD 1945, MPR Bakal Buka Ruang Dengar Opini Publik

Beragamnya pendapat tentang wacana amandemen UUD 1945 ini pada akhirnya melahirkan pro kontra. Dihimpun dari berbagai pemberitaan Kompas.com, berikut adalah sejumlah sikap terkait dengan wacana amandemen UUD 1945:

Nasdem dan Gerindra

Partai Nasdem dan Gerindra adalah pihak yang sepakat dengan amandemen 1945 yang dilakukan secara menyeluruh.

Poin ini adalah salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Minggu (13/10/2019).

Surya menilai ada banyak hal yang harus dibenahi dalam UUD 1945. Contohnya adalah terkait dengan sistem kepemiluan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem di MPR Johnny G. Plate berpendapat bahwa amandemen UUD 1945 harus dibahas secara komprehensif.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X